Usai Disorot, Pj Kepala Desa Pastap Julu Mengundurkan Diri dari Keanggotaan BPD
Minggu, 31-05-2026 - 18:28:00 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Polemik mengenai status jabatan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, memasuki babak baru setelah yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Pasir.


Dalam konfirmasi kepada wartawan, pria berinisial A membenarkan dirinya berstatus ASN di Kantor Camat Tambangan sekaligus menjabat sebagai Pj Kepala Desa Pastap Julu. Ia juga menyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Desa Lumban Pasir sejak 2 Januari 2026.


Pernyataan tersebut mengubah fokus perhatian publik. Jika sebelumnya muncul dugaan rangkap jabatan, kini perhatian mengarah pada aspek administrasi dan kronologi pemberhentian dari BPD sebelum atau saat yang bersangkutan diangkat menjadi Pj Kepala Desa.


Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengangkatan ASN sebagai Pj Kepala Desa pada dasarnya dimungkinkan. Dalam Pasal 47A ayat (1) disebutkan bahwa apabila kepala desa berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati atau wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa hingga terpilihnya kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.


Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status ASN yang melekat pada seorang Pj Kepala Desa bukanlah persoalan hukum sepanjang pengangkatannya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.


Namun demikian, aspek lain yang menjadi perhatian adalah status keanggotaan BPD yang sebelumnya melekat pada yang bersangkutan.
Pasal 47B mengatur bahwa BPD memiliki peran strategis dalam proses pemilihan kepala desa antar waktu. BPD bertugas membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu yang selanjutnya bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.


Posisi tersebut menjadikan BPD sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam proses pengisian jabatan kepala desa yang kosong.


Karena itu, sejumlah pemerhati pemerintahan desa menilai penting untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan, termasuk terkait status pemberhentian anggota BPD yang kemudian memperoleh penugasan dalam jabatan pemerintahan desa.


Hingga kini, yang bersangkutan telah menunjukkan surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD. Namun, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai waktu efektif pemberhentian secara administratif maupun keputusan resmi yang menjadi dasar berakhirnya status keanggotaan BPD tersebut.


Persoalan ini dinilai bukan semata-mata menyangkut individu, melainkan bagian dari upaya menjaga tertib administrasi pemerintahan desa dan memastikan seluruh proses pengangkatan pejabat desa berjalan sesuai regulasi.


Pakar tata kelola pemerintahan kerap menekankan bahwa kepastian administrasi merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Setiap jabatan publik harus memiliki dasar hukum dan dokumen administrasi yang jelas agar tidak menimbulkan perdebatan di kemudian hari.


Di sisi lain, klarifikasi yang telah disampaikan oleh A menunjukkan adanya upaya memberikan penjelasan kepada publik terkait status jabatannya. Langkah tersebut menjadi bagian dari prinsip keterbukaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Untuk memperoleh gambaran yang utuh, publik masih menantikan penjelasan resmi dari instansi terkait, termasuk Pemerintah Kecamatan Tambangan, pemerintah kabupaten, maupun pihak yang berwenang dalam pembinaan pemerintahan desa mengenai kronologi dan status administratif yang bersangkutan.


Sebab pada akhirnya, yang menjadi kepentingan utama bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, melainkan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com