Harga TBS Diturunkan Sepihak PKS, Petani Swadaya Minta Bupati Ahmad Yuzar Turun Tangan
Sabtu, 30-05-2026 - 11:59:10 WIB
Harga TBS turun drastis.
Baca juga:
   
 

 


Kampar, - Gelombang protes dan kekhawatiran melanda ribuan petani kelapa sawit swadaya yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau. Pasalnya, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pengepul di wilayah ini diduga melakukan penurunan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak, drastis, dan jauh di bawah harga acuan resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi, Jumat, (29/05/2026).
 
Kondisi yang sangat merugikan ini memaksa para petani bersatu dan mendesak Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., untuk segera turun tangan, menertibkan pelaku usaha, dan menegakkan aturan yang berlaku. Berdasarkan pantauan langsung dan laporan di lapangan yang dihimpun sejak pekan lalu, harga jual TBS di tingkat petani saat ini anjlok hingga menyentuh angka Rp 800 hingga Rp 1.050 per kilogram.


Angka ini sangat memilukan jika dibandingkan dengan harga sebelumnya yang masih bertengger di kisaran Rp 3.340 hingga Rp 3.400 per kilogram di tingkat peron. Artinya, terjadi penurunan harga yang sangat tidak wajar mencapai lebih dari Rp 1050 per kilogram. Situasi ini makin memberatkan petani karena terjadi di saat harga pupuk, obat-obatan, dan biaya upah panen justru terus mengalami kenaikan signifikan.
 
Alasan Kebijakan Pemerintah Dipertanyakan Kebenarannya, Pihak PKS dan pengepul beralasan penurunan harga ini merupakan dampak dari kebijakan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Sumber Daya Alam yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei 2026 dalam rapat paripurna DPR RI.
 
Sebagai informasi, isi utama kebijakan tersebut mengatur bahwa penjualan ekspor SDA wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal atau "marketing facility".


Pada tahap awal, kebijakan ini berlaku untuk 3 komoditas strategis, yaitu minyak sawit, batu bara, dan Ferro alloys/paduan besi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengawasan, mencegah under-invoicing, praktik transfer pricing, serta menekan kebocoran devisa hasil ekspor.
 
Namun, alasan tersebut dinilai para petani sangat tidak masuk akal dan hanya dijadikan kedok untuk menekan harga semata. Menurut perhitungan mereka, dampak kebijakan tersebut terhadap harga CPO di pasar global wajarnya hanya berkisar penurunan Rp 300 hingga Rp 400 per kilogram, tidak sampai menyentuh angka penurunan drastis seperti yang terjadi saat ini di tingkat petani.
 
"Kami sangat dirugikan. Tingginya biaya beli pupuk, biaya perawatan, dan upah panen yang mahal, tapi harga jual kami dipotong semaunya. Padahal harga resmi pemerintah masih jauh lebih tinggi. Ini jelas permainan harga, kami tidak sanggup dan tidak bisa menanggung kerugian terus-menerus seperti ini," ungkap Mulyono, salah satu perwakilan petani dari Kecamatan Tapung Hulu, Kampar, saat memberikan keterangan, Rabu (28/05/2026).
 
Ketidakadilan ini makin terasa nyata karena secara aturan, penetapan harga TBS seharusnya diatur, dihitung, dan disepakati dalam Tim Penetapan Harga Provinsi. Hasil keputusan tersebut bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Riau.


Faktanya, harga acuan resmi untuk wilayah Riau dan Kabupaten Kampar pada periode terakhir masih berkisar di angka Rp 3.400 hingga Rp 3.900 per kilogram, disesuaikan dengan umur tanaman. Namun di lapangan, angka acuan tersebut sama sekali tidak dihiraukan dan dikesampingkan oleh para pengusaha.


Karena merasa haknya dilanggar, tidak ada perlindungan, dan aturan dimainkan sepihak, para petani swadaya dari beberapa kecamatan besar seperti Tapung Hulu, Tapung, Tapung Hilir, Kampar Kiri, dan sekitarnya kini bersatu menyuarakan aspirasi keras mereka.
 
"Kami meminta Bupati Kampar dan Dinas Perkebunan segera melakukan penertiban, turun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PKS-PKS, dan menindak tegas siapa saja yang terbukti memanipulasi harga serta bertransaksi di bawah ketentuan resmi pemerintah," tegas Mulyono mewakili rekan-rekan petani.
 
Para petani berharap Bupati H. Ahmad Yuzar segera merespons, "Jangan biarkan kami petani kecil dimainkan semau mereka. Harga tidak boleh diturunkan sepihak, itu jelas melanggar aturan. Jika dibiarkan, kami yang paling menderita dan terancam bangkrut," tambahnya.
 
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa kabupaten tetangga seperti Siak serta Pelalawan sudah mengeluarkan surat edaran yang sangat tegas, melarang keras penurunan harga sepihak dan mengancam pencabutan izin usaha bagi PKS yang melanggar ketentuan harga acuan.
 
Petani Kampar kini menanti langkah serupa, bahkan yang jauh lebih tegas, segera diterapkan di daerahnya agar keadilan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat perdesaan yang menggantungkan hidup dari sawit.
 
Hingga berita ini diturunkan, keluhan terus berdatangan bertubi-tubi, dan seluruh mata masyarakat tertuju menunggu respon cepat dari Pemerintah Kabupaten Kampar demi menyelamatkan ekonomi ribuan keluarga petani.
 
Sumber: Petani Swadaya/Mulyono.


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com