LSM Tipikor dan LAKI Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa ke Kejari Lubuk Sikaping
Jumat, 22-05-2026 - 18:43:02 WIB
Baca juga:
   
 

 


Lubuk Sikaping, - Dua lembaga swadaya masyarakat, LSM Tipikor dan LSM LAKI, melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, Pasaman.


Ketua LSM Tipikor, Oyon, menyatakan pihaknya menemukan dugaan penyimpangan dana desa di Nagari Panti Selatan. Selain itu, LSM Tipikor juga melaporkan dugaan permasalahan pada proyek di SMK Simpati.


“Kami telah menyerahkan berkas temuan yang kami selidiki di lapangan. Berkas dokumen ini kami sampaikan kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping,” ujar Oyon saat menyerahkan laporan.


Kasi Intel Kejari  Lubuk Sikaping,Riki Supriadi, SH., membenarkan penerimaan dua berkas dokumen dari LSM Tipikor. 


"Benar, kami menerima dua berkas dokumen dari LSM Tipikor yang diwakili Pak Oyon. Semua berkas kami terima, pelajari, dan akan kami upayakan untuk ditindaklanjuti sesuai laporan yang disampaikan rekan-rekan LSM,” kata Riki Supriadi.


Hingga berita ini diturunkan, laporan masih berada pada tahap penerimaan dan telaah awal oleh pihak kejaksaan. Proses selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dokumen dan bukti yang diajukan pelapor.


Dasar Hukum Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi


Jika dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur pidana, beberapa pasal dalam Undang-Undang RI dapat diterapkan:


1. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
   - Pasal 2 ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda Rp200 juta s.d. Rp1 miliar.  
 - Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda Rp50 juta s.d. Rp1 miliar.


2. KUHP Pasal 372 & 374. 
   Menyangkut penggelapan dana jika dilakukan oleh pihak yang diberi kepercayaan mengelola uang negara/desa.


3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
   Mengatur pengelolaan keuangan desa yang harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Penyalahgunaan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan.


(Jaya).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com