Palembang, - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam membongkar dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan. Di bawah sorotan publik dan tingginya perhatian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, langkah tegas Kejati Sumsel kembali terlihat melalui penggeledahan tiga lokasi strategis dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi lalu lintas pelayaran Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus kemenangan dalam gugatan praperadilan perkara gratifikasi dan suap jaringan irigasi Ataran Air Lemutu Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Di balik penyampaian informasi hukum yang lugas dan penuh ketegasan itu, nama Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menjadi perhatian publik. Sosok Vanny dinilai tampil komunikatif, tegas, dan konsisten dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara-perkara besar yang tengah menjadi sorotan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada media, Vanny Yulia Eka Sari menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

“Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan berintegritas. Setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan,” tegas Vanny Yulia Eka Sari.

Penggeledahan Tiga Lokasi Dugaan Tipikor Sungai Lalan

Langkah hukum terbaru dilakukan Tim Penyidik Kejati Sumsel pada Selasa, 14 April 2026. Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tertanggal 14 April 2026, tim penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019–2025.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut aktivitas pelayaran sungai yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian dan distribusi logistik di wilayah Musi Banyuasin.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda, yakni Kantor Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) serta Perhubungan Udara Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, Kantor CV. R di wilayah Kalidoni Palembang, dan rumah salah satu saksi berinisial SR di kawasan Gandus Palembang.

Penggeledahan berlangsung sejak siang hari dengan pengamanan ketat dari aparat penegak hukum. Sejumlah penyidik terlihat membawa dokumen dan perangkat elektronik dari lokasi yang diperiksa.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa satu unit laptop, tiga unit handphone, satu unit CPU, serta berbagai dokumen yang dianggap berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.

Menurut Vanny Yulia Eka Sari, barang bukti yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat konstruksi hukum perkara.

“Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Semua proses dilakukan sesuai prosedur hukum dan disaksikan pihak terkait,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif tanpa adanya hambatan berarti.

“Kegiatan penggeledahan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kami mengapresiasi sikap kooperatif semua pihak selama proses berlangsung,” ujar Vanny Yulia Eka Sari.

Menang Praperadilan, Kejati Sumsel Tegaskan Penyidikan Sah

Tidak hanya bergerak dalam penyidikan perkara Sungai Lalan, Kejati Sumsel juga baru saja meraih kemenangan penting dalam gugatan praperadilan yang diajukan dua tersangka perkara gratifikasi dan suap kegiatan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Dua pemohon praperadilan tersebut yakni KT, seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, serta RA yang merupakan anak dari KT.

Sidang putusan praperadilan digelar pada Rabu, 15 April 2026, di Pengadilan Negeri Palembang dengan hakim tunggal Qory Oktarina, S.H.

Dalam putusannya, hakim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon.

Amar putusan hakim menyatakan:

Permohonan praperadilan pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Biaya perkara dibebankan kepada pemohon dengan nilai nihil.

Hakim dalam pertimbangannya menyebut bahwa tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka yang dilakukan Kejati Sumsel telah sesuai prosedur hukum dan memiliki dasar hukum yang sah.

Kemenangan tersebut menjadi penegasan bahwa langkah penyidik Kejati Sumsel dalam menangani perkara gratifikasi dan suap dinilai telah memenuhi unsur legalitas dan profesionalitas.

Menurut Vanny Yulia Eka Sari, putusan tersebut menjadi bukti bahwa seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan alat bukti yang cukup.

“Putusan praperadilan ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dilakukan penyidik Kejati Sumsel telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi bentuk penguatan terhadap komitmen penegakan hukum yang akuntabel,” ungkap Vanny Yulia Eka Sari.

Dengan ditolaknya gugatan praperadilan, maka kedua tersangka tetap menjalani proses hukum hingga tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.

Vanny Yulia Eka Sari: Korupsi Adalah Musuh Bersama

Dalam keterangannya, Vanny juga mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat luas.

“Korupsi adalah musuh bersama. Setiap rupiah uang negara yang disalahgunakan sejatinya merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan,” tegasnya.

Ia menilai penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat dan media.

Karena itu, Vanny menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini ikut mengawal berbagai proses hukum secara kritis namun objektif.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan media yang terus memberikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan profesional. Pengawasan publik sangat penting agar proses hukum berjalan transparan,” katanya.

Tidak hanya itu, Vanny juga memberikan pesan moral kepada seluruh pejabat publik dan pihak-pihak yang mengelola anggaran negara agar menjaga integritas serta menghindari praktik-praktik menyimpang.

“Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas negara,” ujarnya.

Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan sikap tegas namun elegan dari seorang pejabat penerangan hukum yang memahami pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Sorotan Publik Terhadap Penegakan Hukum di Sumsel

Langkah agresif Kejati Sumsel dalam mengusut dugaan korupsi beberapa waktu terakhir memang menuai perhatian luas. Sejumlah kalangan menilai keberanian melakukan penggeledahan dan mempertahankan legalitas penyidikan di praperadilan menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di Sumatera Selatan.

Kasus Sungai Lalan sendiri disebut memiliki dimensi penting karena berkaitan dengan lalu lintas pelayaran dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perairan Musi Banyuasin.

Publik kini menunggu sejauh mana penyidik Kejati Sumsel akan mengembangkan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka baru berdasarkan barang bukti yang telah diamankan.

Sementara dalam perkara gratifikasi dan suap jaringan irigasi Ataran Air Lemutu, kemenangan praperadilan dinilai menjadi momentum penting bagi Kejati Sumsel untuk melanjutkan proses penyidikan secara lebih mendalam.

Pengamat hukum menilai keberhasilan mempertahankan legalitas penyidikan di hadapan praperadilan bukan perkara mudah, karena hakim akan menguji secara ketat prosedur hukum yang dilakukan penyidik.

Karena itu, kemenangan Kejati Sumsel dalam dua perkara praperadilan sekaligus dipandang sebagai indikator kuat bahwa proses penanganan perkara dilakukan dengan persiapan matang dan alat bukti yang memadai.

Harapan Penegakan Hukum Bersih dan Berintegritas

Di akhir keterangannya, Vanny Yulia Eka Sari berharap seluruh elemen masyarakat ikut mendukung penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang kuat membutuhkan sinergi antara aparat, media, dan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa proses hukum harus dihormati dan tidak digiring oleh opini yang menyesatkan.

“Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, mari kita hormati proses yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tutup Vanny Yulia Eka Sari.

Dengan penggeledahan yang terus bergulir dan kemenangan praperadilan yang baru diraih, Kejati Sumsel kini berada di bawah sorotan tajam publik. Namun di tengah tekanan dan perhatian luas tersebut, institusi Adhyaksa di Sumatera Selatan tampak ingin mengirim pesan kuat: penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan, dan perang melawan korupsi akan terus berjalan.

(Sudirlam).