Selamatkan Lingkungan, Pemprov Sumbar Gesa Pnetapan WPR dan Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat
Rabu, 20-05-2026 - 11:38:30 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda Sumbar di Istana Gubernur, Selasa (19/5/2026). 
Baca juga:
   
 

 


Padang, - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya langkah bersama seluruh unsur Forkopimda untuk menghentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian masif di sejumlah daerah di Sumbar. 


Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga telah mengancam keselamatan masyarakat dan memakan banyak korban jiwa.


Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda Sumbar di Istana Gubernur, Selasa (19/5/2026). 


Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi mengajak seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam melakukan penertiban PETI di lapangan.


“Hal-hal yang merusak, yang ilegal, yang melanggar hukum, mari kita sepakati bersama untuk kita tindak tegas. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” kata Mahyeldi.


Mahyeldi menyebut, dampak aktivitas PETI saat ini tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga meningkatnya risiko banjir bandang dan galodo menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi bersama.


“Kerusakan lingkungan akan semakin parah. Banjir bandang, galodo, dan berbagai musibah akan semakin besar ke depan. Taruhannya adalah keselamatan masyarakat kita dan masa depan Sumatera Barat,” ujarnya.


Mahyeldi juga menekankan bahwa Pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.


“Kita tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” ucapnya.


Dalam FGD tersebut, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi mengungkapkan aktivitas PETI di Sumbar masih berlangsung cukup masif. Bahkan dalam dua pekan terakhir tercatat beberapa insiden di lokasi tambang ilegal yang menyebabkan sembilan orang meninggal dunia.


Menurut Helmi, sejak 2020 hingga 2026 sudah puluhan korban jiwa akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Berdasarkan pemetaan Dinas ESDM, terdapat enam daerah yang menjadi titik rawan PETI, yakni Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Aktivitas serupa juga mulai terdeteksi di Sawahlunto.


Ia memperkirakan terdapat sekitar 200 hingga 300 titik tambang ilegal di berbagai wilayah Sumbar. Dari hasil citra satelit yang dipaparkan, terlihat bukaan lahan dan kerusakan kawasan hutan terjadi cukup luas, termasuk di sepanjang aliran sungai.


“Bukaan kawasan hutan cukup lebar dan juga terjadi di kawasan sungai,” kata Helmi.


Aktivitas PETI di kawasan Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung, juga menjadi perhatian serius karena kawasan tersebut akan menjalani asesmen geopark dalam waktu dekat. Namun, aktivitas tambang ilegal masih ditemukan menggunakan kapal kecil penyedot sedimen sungai.


Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Mukhlis meminta seluruh pihak terbuka terhadap dugaan keterlibatan oknum maupun pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal.


“Catat siapa pemodalnya, siapa bekingnya, masyarakatnya dari mana. Setelah itu baru kita ambil tindakan tegas,” ujarnya.


FGD tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat penindakan PETI sekaligus mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui skema WPR dan IPR. 


(Adpsb/cen/bud).


 


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com