Jawa Barat Jadi Provinsi Fokus Baru Kerja Sama RI–UNICEF Periode 2026–2030
Selasa, 19-05-2026 - 21:32:48 WIB
Baca juga:
   
 

 


Bandung, - Pemerintah Pusat bersama UNICEF menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF Periode 2026–2030 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi fokus baru dalam kerangka kerja sama Country Program Action Plan (CPAP) Pemerintah RI-UNICEF Periode 2026-2030 pada Senin (18/5) di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung. 


Forum ini menjadi langkah awal penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan manusia serta pemenuhan hak-hak anak melalui pendekatan kerja sama yang lebih strategis dan berkelanjutan.


Kegiatan dihadiri oleh unsur Pemerintah Pusat, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Pemerintah Pusat hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV dan Penanggungjawab Substansi Pendidikan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Perwakilan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. 


UNICEF menghadirkan Deputy Representative, Chief of Planning, Monitoring dan Evaluation, Chief of Field Operations, Chief of Field Office Jawa Barat, Chief of Nutrition, Chief of Education dan Planning Specialist. 


Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Bappeda Provinsi beserta jajaran, serta perangkat daerah terkait provinsi lainnya.


Pada sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan berkelanjutan. “Oleh karena itu, arah pembangunan Jawa Barat ke depan menitikberatkan pada penguatan kualitas manusia yang unggul, sehat, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Erwan. 


Menurutnya, kolaborasi dengan UNICEF memiliki arti strategis dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.


Sementara itu, paparan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan anak, antara lain penurunan angka kemiskinan anak, meningkatnya angka penyelesaian pendidikan menengah pertama, serta penurunan jumlah anak yang belum memperoleh vaksinasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, termasuk masih adanya anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, keterbatasan akses sanitasi aman, stunting, serta capaian literasi yang perlu terus ditingkatkan.


UNICEF menjelaskan bahwa kerja sama Pemerintah RI–UNICEF periode 2026–2030 dirancang melalui pendekatan yang lebih terarah dan strategis, dengan memusatkan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis pada wilayah fokus yang memiliki kebutuhan dan potensi terbesar. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan berbasis bukti, penguatan sistem nasional, serta pendampingan intensif di provinsi fokus guna menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan berskala luas.


Provinsi Jawa Barat sendiri ditetapkan sebagai salah satu dari 13 provinsi fokus dalam kerangka kerja sama Country Programme Action Plan (CPAP) Pemerintah RI–UNICEF periode 2026–2030. Penetapan ini mempertimbangkan berbagai indikator kesejahteraan dan kerentanan anak, termasuk tingkat kemiskinan, deprivasi multidimensi, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.


Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, menyampaikan bahwa rapat koordinasi awal ini merupakan tindak lanjut atas penetapan Jawa Barat sebagai provinsi fokus baru dalam kerja sama RI–UNICEF. 


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterlibatan UNICEF di Jawa Barat diarahkan melalui pendekatan menyeluruh bagi anak (whole child approach) yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pendampingan teknis lintas sektor guna menghasilkan dampak pembangunan yang lebih luas dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.


Rapat koordinasi ini juga membahas arah kebijakan daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar anak pada sektor gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, iklim dan lingkungan, WASH, serta kebijakan sosial. 


Selain itu, forum digunakan untuk mendiskusikan tata kelola pemerintahan, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan menyelesaikan berbagai persoalan publik terkait hak anak.


Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, Arifi, menekankan bahwa hibah dalam kerja sama Pemerintah RI–UNICEF berfungsi sebagai katalis yang memperkuat upaya pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Kerja sama RI–UNICEF di provinsi wilayah Jawa ditekankan pada penguatan dari sisi kebijakannya.


Ia menambahkan bahwa forum koordinasi seperti ini diharapkan mampu berjalan optimal untuk mengidentifikasi potensi-potensi kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan secara paralel agar implementasi program dapat berlangsung efektif, selaras, dan berkelanjutan.


Sebagai bagian dari amanat Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah juga didorong untuk mengintegrasikan praktik baik hasil kerja sama UNICEF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyediakan data dan informasi secara berkala, serta menjamin keberlanjutan program melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan daerah. 


Rapat koordinasi awal ini diharapkan menghasilkan identifikasi potensi dan tantangan daerah, rekomendasi kebutuhan program, serta dukungan koordinasi dan kerja sama yang diperlukan untuk memastikan intervensi pembangunan anak di Jawa Barat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.


(M.Husnie).


 


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com