Kemenko Polkam Identifikasi Hambatan Implementasi KUHAP Baru oleh Kejaksaan Pasca Reformasi Hukum Pidana
Jumat, 15-05-2026 - 13:38:48 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum melaksanakan Rapat Sinkronisasi Identifikasi Permasalahan Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Kejaksaan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 12–13 Mei 2026 di Jakarta.


Rapat yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penerapan dan penegakan hukum nasional pasca reformasi sistem hukum pidana ini dipimpin oleh Dr. Lia Pratiwi, S.H., M.H. selaku Kabid Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum Kemenko Polkam dengan dihadiri oleh jajaran Kejaksaan yang terdiri atas perwakilan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan. 


Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Subdirektorat Prapenuntutan pada JAMPidum Kejaksaan Agung, Muttaqin Harahap, M.H.


Pelaksanaan rapat dilatarbelakangi oleh berlakunya KUHAP Baru sejak 2 Januari 2026 yang membawa perubahan mendasar terhadap paradigma penegakan hukum pidana nasional. 


Melalui KUHAP Baru, sistem hukum acara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pendekatan retributif, melainkan mengedepankan prinsip restoratif, korektif, dan rehabilitatif sebagaimana arah pembaruan hukum pidana nasional dalam KUHP Tahun 2023.


Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam yang diwakili oleh Kabid Kelembagaan APH menegaskan bahwa transformasi hukum pidana nasional memerlukan kesiapan kelembagaan, keseragaman persepsi antar aparat penegak hukum, serta harmonisasi regulasi turunan agar implementasi KUHAP Baru dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.


“Pemberlakuan KUHAP Baru merupakan momentum besar reformasi sistem peradilan pidana nasional. Karena itu, penting untuk memastikan implementasinya berjalan selaras di seluruh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum dapat tercapai secara optimal,” tegas Lia dalam forum rapat.


Narasumber dari JAMPidum menjelaskan bahwa transformasi hukum pidana nasional saat ini tidak dapat dipisahkan dari tiga regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.


KUHAP Baru dinilai membawa sejumlah perubahan signifikan, di antaranya penguatan konsep *single prosecution system*, pengaturan mekanisme keadilan restoratif, *plea bargain*, *deferred prosecution agreement*, hingga penguatan pola koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum.


Untuk mendukung implementasi regulasi baru tersebut, Kejaksaan Agung melalui JAMPidum telah menerbitkan 18 Petunjuk Teknis (Juknis) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pola Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.


Meski demikian, ditemukan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi Kejaksaan dalam implementasi KUHAP Baru, antara lain yaitu belum adanya peraturan pelaksana KUHAP Baru sehingga menyebabkan perbedaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum, Pola koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang belum berjalan optimal, hingga pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang belum sejalan dengan amanat KUHAP Baru.


Dalam forum tersebut, Kejaksaan menilai penting untuk mengaktifkan kembali Forum Mahkumjakpol sebagai sarana penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait guna memperkuat implementasi sistem peradilan pidana terpadu pasca pemberlakuan KUHAP Baru.


Kemenko Polkam menegaskan bahwa hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di bidang penegakan hukum Tahun 2026.


Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam melalui Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum berencana akan melanjutkan proses identifikasi permasalahan implementasi KUHAP Baru pada tahap peradilan dengan melibatkan Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di wilayah DKI Jakarta.


(**).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com