PERMAHI Kritik SPPI, Libatkan Kemenhan dalam Program Desa Dinilai Bermasalah Secara Konstitusi
Kamis, 14-05-2026 - 18:22:23 WIB
Baca juga:
   
 

 


Banda Aceh, - Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang digagas pemerintah sebagai motor penggerak Koperasi Desa Merah Putih mulai menuai sorotan serius dari kalangan akademisi dan aktivis hukum. 


Di tengah narasi besar pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi rakyat, muncul pertanyaan mendasar mengenai legalitas, akuntabilitas, dan posisi program tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.


Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan PERMAHI,  Sahrul Lakoro, menilai SPPI bukan sekadar program pembangunan biasa, melainkan isu serius dalam perspektif hukum tata negara karena menyentuh batas antara kewenangan sipil dan pendekatan militer dalam administrasi pemerintahan.


Menurutnya, negara memang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk mempercepat pembangunan desa. Namun, persoalan muncul ketika program yang sepenuhnya berada di ranah sipil justru tidak ditempatkan dalam sistem aparatur sipil negara (ASN) yang secara konstitusional telah diatur melalui mekanisme Badan Kepegawaian Negara (BKN).


“Ketika negara merekrut, melatih, dan menempatkan individu untuk menjalankan fungsi publik di luar sistem ASN, maka yang muncul adalah konstruksi kelembagaan yang problematik. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut legalitas kekuasaan dalam negara hukum,” ujar Sahrul Lakoro.


Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi modern, fungsi pemerintahan sipil dan militer memiliki batas yang tegas. Administrasi publik dijalankan oleh aparatur sipil, sementara militer memiliki mandat utama di bidang pertahanan negara. Pemisahan tersebut merupakan bagian penting dari prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.


Namun dalam implementasinya, SPPI justru dinilai berada di wilayah abu-abu kelembagaan atau *grey area institutional*. Program tersebut bukan bagian dari struktur ASN, tetapi menjalankan fungsi pelayanan publik. Di sisi lain, pola pelatihan yang melibatkan Kementerian Pertahanan dengan pendekatan semi-militer memunculkan pertanyaan baru terkait identitas dan status para peserta program tersebut.


“Pertanyaan paling mendasar adalah: mereka ini sebenarnya aparatur sipil atau entitas baru di antara sipil dan militer? Karena sampai hari ini konstruksi hukumnya belum benar-benar terang,” katanya.


Sahrul menegaskan, dalam negara hukum setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang pasti, serta sistem pertanggungjawaban yang dapat diuji secara hukum.


Menurutnya, ketidakjelasan status SPPI berpotensi menimbulkan persoalan serius di kemudian hari, terutama apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi desa atau penggunaan kewenangan publik oleh para peserta program tersebut.


“Kalau terjadi penyalahgunaan kewenangan, mereka tunduk pada rezim hukum yang mana? Apakah disiplin ASN, hukum administrasi negara, atau mekanisme lain? Ini yang sampai sekarang belum memiliki kepastian,” ujarnya.


Selain itu, ia juga menyoroti keterlibatan sektor pertahanan dalam program ekonomi sipil yang dinilai dapat memunculkan persoalan konstitusional lebih luas. Dalam prinsip negara demokrasi, kata Sahrul, militer tidak didorong masuk terlalu jauh ke ruang-ruang sipil karena berpotensi mengaburkan akuntabilitas kekuasaan.


“Ketika logika militer mulai masuk ke sektor ekonomi dan administrasi sipil, bahkan dengan alasan percepatan pembangunan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi itu sendiri,” tegasnya.


Meski demikian, Sahrul menekankan bahwa kritik terhadap SPPI bukan berarti menolak pembangunan desa atau pemberdayaan sarjana muda Indonesia. Ia justru menilai kebutuhan SDM berkualitas di desa merupakan kebutuhan nyata yang harus dijawab negara.


Namun ia mengingatkan bahwa tujuan baik tidak boleh dibangun melalui desain kelembagaan yang kabur dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.


“Negara boleh berinovasi dalam kebijakan, tetapi inovasi itu tetap harus berjalan dalam koridor hukum. Jangan sampai demi percepatan pembangunan, negara justru menciptakan preseden yang melemahkan sistem yang dibangun sendiri,” pungkasnya.


(Rifai).
 


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com