Jakarta, - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terkait pengembangan sekaligus perlindungan Pantai Utara Jawa (Giant Seawall) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dalam pertemuan ini dibahas sejumlah agenda strategis nasional, antara lain: 
 
1. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut sebagai langkah jangka panjang untuk: 
 
- Memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat setiap tahunnya.
- Memastikan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.
- Sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. 
 
2. Perkembangan penanganan bencana di Sumatra, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
 
3. Berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi umum yang telah menjadi perhatian khusus Presiden sejak awal pemerintahan.
 
4. Di sektor perkeretaapian, pemerintah mempercepat berbagai pembenahan:
 
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengintruksikan penertiban dan penutupan perlintasan sebidang kereta api yang tidak berfungsi lagi dan mevitalisasi jembatan, hingga penyempurnaan teknologi.

"Secara khusus, Presiden meminta agar upaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat mungkin," ujar Seskab Teddy Indra Wijaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan pers usai pertemuan menyatakan, saat ini terdapat tantangan besar berupa penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. 

AHY menegaskan pentingnya langkah untuk menyelamatkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus mengamankan sektor ekonomi, mengingat banyaknya sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam pembangunan giant seawall, pemerintah tidak hanya berfokus pada perlindungan wilayah pesisir. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proyek tersebut juga diharapkan mampu melahirkan kawasan ekonomi baru yang dapat menggerakkan aktivitas investasi dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala  Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pendalaman agar pelaksanaan proyek dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Melalui proyek strategis ini, pemerintah ingin memastikan bahwa perlindungan kawasan pesisir berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat Pantai Utara Jawa.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Pewilayahan AHY, Menteri PU Dody Anggodo, Kepala BPPOJ Didit Herdiawan Ashaf, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

(**).