Pasca KUHAP Baru, Kemenko Polkam Identifikasi dan Verifikasi Tantangan Implementasi Restorative Justice di NTT
Senin, 11-05-2026 - 14:04:58 WIB
Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polakm, saat Rapat Sinkronisasi Verifikasi Permasalahan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penguatan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur pada 6-7 Mei 2026.
Baca juga:
   
 

 


Nusa Tenggara Timur, - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum melaksanakan Rapat Sinkronisasi Verifikasi Permasalahan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penguatan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur pada 6-7 Mei 2026.


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya terkait penyusunan rekomendasi kebijakan implementasi keadilan restoratif sebagai instrumen penguatan sistem penegakan hukum nasional yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.


Rapat dihadiri oleh unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dinas Sosial dari wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Ende, dan Lembata, serta menghadirkan narasumber dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.


Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Dr. Dwi Agus Prianto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan rapat sinkronisasi ini merupakan bagian dari mandat langsung RPJMN 2025–2029 sekaligus tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menuntut harmonisasi implementasi keadilan restoratif di seluruh lembaga penegak hukum. 


“Dengan berlakunya KUHAP baru, maka seluruh regulasi internal pada masing-masing lembaga penegak hukum harus disesuaikan dan diselaraskan agar implementasi mekanisme keadilan restoratif dapat berjalan secara terpadu, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Dwi Agus Prianto. 


Ia menambahkan, Kemenko Polkam memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan sinkronisasi dan perumusan kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang penegakan hukum, termasuk memastikan implementasi keadilan restoratif berjalan efektif di daerah.


“Rapat sinkronisasi ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi bagian dari proses identifikasi, verifikasi, dan pemetaan persoalan riil di lapangan yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan nasional,” tegasnya. 


Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, normatif, maupun sosiologis yang memerlukan harmonisasi kebijakan lintas lembaga penegak hukum.


Salah satu persoalan utama yang mengemuka ialah belum adanya regulasi nasional yang secara komprehensif mengharmonisasikan pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif antar unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Hingga saat ini, implementasi di lapangan masih mengacu pada berbagai peraturan internal masing-masing institusi yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum.


Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi penal masih banyak menggunakan mediator perdata maupun mediator diversi anak, karena belum tersedianya mediator penal tersertifikasi dalam jumlah memadai.


Permasalahan lainnya turut mencakup belum optimalnya sinkronisasi data perkara antar aparat penegak hukum, belum adanya standar nasional terkait pemulihan korban, hingga terbatasnya waktu pelaksanaan mediasi yang berdampak pada tidak optimalnya proses profiling terhadap pelaku maupun korban.


Narasumber dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo juga menyoroti adanya kekosongan pengaturan terkait kepastian hukum masa tahanan selama proses mediasi berlangsung di tahap persidangan. Untuk mengantisipasi terjadinya tahanan lepas demi hukum, Mahkamah Agung menetapkan batas maksimal pelaksanaan mediasi selama tujuh hari.


Dalam diskusi turut mengemuka dinamika penanganan perkara tertentu yang secara substantif telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, namun secara normatif belum dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan agar mampu menjawab rasa keadilan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum.


Pada hari kedua pelaksanaan rapat, pembahasan difokuskan pada dampak hukum adat dan kearifan lokal terhadap implementasi keadilan restoratif di wilayah Nusa Tenggara Timur.


Narasumber dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjelaskan bahwa tradisi adat “Lonto Leok” yang berkembang di masyarakat Manggarai memiliki semangat yang sejalan dengan mekanisme keadilan restoratif, yakni penyelesaian konflik melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan kesepakatan bersama.


Terdapat nilai-nilai lokal yang sesungguhnya memiliki kesamaan dengan semangat restorative justice. Dalam praktik sosial masyarakat Manggarai, tokoh adat bahkan sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding aparat formal dalam mendorong penyelesaian konflik.


Meski demikian, forum juga menyoroti sejumlah tantangan dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, antara lain potensi diskriminasi dalam struktur adat tertentu, risiko tekanan sosial dalam proses perdamaian, hingga kemungkinan benturan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum positif nasional.


Selain itu, masih ditemukan persepsi masyarakat yang cenderung memandang seluruh perkara harus diselesaikan menggunakan hukum adat, sehingga pada beberapa kasus menimbulkan penolakan terhadap proses penyelesaian melalui mekanisme hukum nasional.


Dalam forum tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai turut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat sebagai salah satu instrumen pendukung penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.


Menutup pelaksanaan kegiatan, Brigjen Pol Dwi Agus Prianto menegaskan bahwa hasil rapat sinkronisasi di Nusa Tenggara Timur akan menjadi bahan penting dalam tahapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan implementasi keadilan restoratif nasional.


“Kemenko Polkam akan terus memastikan proses sinkronisasi lintas lembaga berjalan konsisten dan berkelanjutan agar implementasi keadilan restoratif tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat,” pungkasnya.


(**).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com