Banjarsari, - Pj Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Kecamatan Banjarsari menegaskan pentingnya menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari potensi penyimpangan di tingkat pelaksana.

Program strategis pemerintah tersebut dinilai memiliki nilai kemanusiaan serta kepentingan jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak boleh dirusak oleh praktik pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan gizi anak-anak, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik. Program ini juga menjadi bagian dari investasi negara dalam membangun generasi masa depan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan progresif yang dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

Namun, dalam implementasinya di sejumlah titik MBG di Kecamatan Banjarsari, GMBI mengaku menemukan berbagai persoalan yang dinilai berpotensi menghambat tujuan program tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat sejumlah keluhan terkait kualitas menu makanan yang dinilai kurang layak, kualitas bahan pangan yang rendah, hingga dugaan pengelolaan yang tidak profesional oleh oknum tertentu.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara yang sejatinya memiliki tujuan mulia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya beberapa sekolah yang disebut belum pernah menerima Program MBG.

“Masa ada beberapa sekolah belum pernah mendapatkan Program MBG. Terlepas dari alasannya, ini sangat memprihatinkan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dugaan penempatan beberapa titik MBG dalam satu desa yang dinilai tidak sesuai petunjuk teknis.

“Ada juga jarak MBG di satu desa sampai ada tiga MBG. Ini sudah melanggar juknis atau tidak, perlu dievaluasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, GMBI juga menyoroti dugaan ketidaksinkronan antara pengelola yayasan, ahli gizi, dan Kepala SPPG terkait pengadaan serta belanja menu makanan.

“Pengelola yayasan dengan ahli gizi dan Kepala SPPG diduga tidak sinkron terkait belanja menu. Ini aneh dan perlu diperjelas,” tambahnya.

Menurut GMBI, berbagai temuan tersebut berpotensi menjadikan Program MBG hanya sebagai ajang proyek bagi individu maupun kelompok tertentu.

Sebagai organisasi masyarakat sipil, GMBI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai wilayah Kecamatan Banjarsari.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kontribusi masyarakat dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pj Ketua LSM GMBI Kecamatan Banjarsari bersama jajaran organisasi di tingkat kecamatan akan memperkuat pengawasan sosial terhadap pelaksanaan Program MBG.

Setiap temuan di lapangan, lanjutnya, akan dihimpun secara sistematis dan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti secara objektif dan profesional.

“Program ini harus diselamatkan. Oknum yang merusak integritas program wajib ditindak tegas. Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.

Secara organisatoris, LSM GMBI juga memiliki misi memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah sekaligus menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Selain itu, GMBI berkomitmen melakukan edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kesadaran kritis masyarakat dengan tetap bersinergi bersama pemerintah dan pihak terkait di wilayah Kecamatan Banjarsari.

(HKZ/Robby).