Kemendagri Dorong Pemda Susun Rencana Aksi Penanganan Perlintasan Berisiko Tinggi
Rabu, 06-05-2026 - 22:09:26 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan dalam penanganan perlintasan sebidang kereta api sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik yang berkeselamatan dan berkualitas.


Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Perhubungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, M. Ali Irmanda, pada Rapat Koordinasi Pembahasan Transportasi Publik yang Berkeselamatan dan Berkualitas yang digelar secara daring, Selasa (5/5).


Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Odo R. M. Manuhutu, tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta pemerintah daerah.


Pada rapat tersebut, dibahas dukungan pemerintah daerah dalam tindak lanjut penanganan perlintasan sebidang kereta api, khususnya pada titik-titik dengan tingkat risiko sangat tinggi serta perlintasan yang perlu ditangani atau ditutup karena belum memenuhi aspek keselamatan.


Ali menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur. Rencana aksi tersebut diharapkan memuat lokasi prioritas, status jalan, bentuk penanganan, kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia, dukungan dari pemerintah pusat maupun PT KAI, serta target waktu pelaksanaan.


“Penanganan perlintasan sebidang perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan status jalan, kewenangan, kemampuan fiskal daerah, serta kondisi lapangan. Dukungan pemerintah daerah menjadi penting agar tindak lanjut penanganan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Ali.


Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga menekankan pentingnya penguatan perhatian pemerintah daerah terhadap belanja sektor transportasi, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan. Penguatan tersebut perlu dilakukan secara proporsional sesuai kewenangan, ruang fiskal, serta prioritas pembangunan daerah masing-masing.


Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas menekankan perlunya pemetaan yang lebih baik terhadap dukungan pendanaan dan belanja daerah pada sektor transportasi. Pemetaan tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi dan dasar penguatan kebijakan, terutama dalam mendorong peningkatan dukungan daerah terhadap keselamatan transportasi.


Selain itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah diharapkan dapat terus berperan dalam koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI, serta memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi.


PT KAI menyampaikan pentingnya penanganan perlintasan tidak resmi secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan pengawasan pascapenutupan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar perlintasan yang telah ditutup tidak kembali digunakan.


Dari sisi pemerintah daerah, disampaikan pula sejumlah tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang, antara lain keterbatasan fiskal daerah, kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, kebutuhan SDM penjaga perlintasan, serta perlunya penguatan koordinasi lapangan.


Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah didorong untuk menyusun rencana aksi penanganan perlintasan sebidang secara rinci. Rencana aksi tersebut diharapkan memuat data lokasi, status jalan, bentuk penanganan, kebutuhan pembiayaan, kebutuhan SDM, target waktu pelaksanaan, serta dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat, PT KAI, dan pemangku kepentingan terkait.


Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan terus mendorong sinkronisasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah agar penanganan perlintasan sebidang dapat dilaksanakan secara terpadu, proporsional, dan sesuai kewenangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan keselamatan transportasi publik di daerah serta mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api.


(M.Husnie).


 




 
Berita Lainnya :
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    02 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    03 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    04 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    05 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    06 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    07 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    08 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    09 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    10 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    11 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    12 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    13 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    14 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    15 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    16 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    17 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    18 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    19 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    20 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    21 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    22 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com