Manokwari, - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Papua Barat melakukan aksi pemalangan jalan bertepat di depan kejaksaan tinggi lama swapen bahari dan protes keras terhadap manajemen Badan Gerakan Nasional (BGN) Regional Papua Barat. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan merasa dibohongi oleh pihak pengelola.
 
Koordinator aksi, Thomas Sanadi, menyampaikan bahwa selama kurun waktu 2 bulan terakhir, para pelaku UMKM dibiarkan terlantar. Fasilitas yang seharusnya mendukung usaha justru terbengkalai akibat tidak adanya koordinasi yang jelas dari pihak BGN.
 
"Kami merasa ditipu. Selama dua bulan kami dibiarkan begitu saja. Akibatnya, 24 karyawan kami tidak bisa menerima gaji. Sewa mobil dan sewa ruko menumpuk, semua karena ketidakprofesionalan pihak BGN Regional Papua Barat dalam mengelola program ini," ujar Thomas dengan nada emosional pada Senin (04-05-2026)
 
Para pelaku usaha ini menegaskan, mereka adalah putra-putri asli Papua yang berjuang keras untuk membantu program pemerintah pusat. Namun, hak-hak mereka seakan diabaikan begitu saja oleh Ketua BGN Regional Papua Barat beserta Koordinator wilayah Manokwari.
 
"Kami anak Papua yang mau bekerja, yang mau membangun ekonomi daerah, justru dipersulit. Padahal program ini diketahui langsung oleh Wakil Presiden RI dan didukung penuh oleh Gubernur Papua Barat selaku donatur, bahkan Polda Papua Barat pun telah memfasilitasi kami dengan gedung yang layak. Tapi kenapa pengelolaannya berantakan?" tanyanya.
 
Lebih jauh, Thomas Sanadi mewakili rekan-rekan UMKM menyampaikan tuntutan keras kepada BGN Pusat (BGN RI). Mereka meminta agar Ketua BGN Regional Papua Barat segera dicopot dari jabatannya.
 
"Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini tidak layak memimpin di Papua Barat. Mereka tidak paham cara mengayomi dan membina anak bangsa. Kami minta BGN RI bertindak tegas," tegasnya.
 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BGN Regional Papua Barat terkait tuntutan dan aksi protes dari para pelaku UMKM ini.

 (Megy)