Kemendagri Fasilitasi Penanganan RTLH Barito Utara
Sabtu, 02-05-2026 - 15:29:12 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi audiensi Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan penguatan perencanaan daerah dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta penataan kawasan bantaran Sungai Barito yang direncanakan menjadi kawasan waterfront city. Audiensi tersebut berlangsung pada di Kantor Ditjen Bina Bangda, Jakarta.


Dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (2/5), Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara beserta anggota, serta perwakilan Subdit Perkim Ditjen Bina Bangda audiensi memperdalam sinergi pusat dan daerah dalam mendorong penanganan RTLH yang lebih terarah sekaligus menata kawasan bantaran sungai secara terpadu dan berkelanjutan.


Pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara mengungkapkan bahwa jumlah RTLH di wilayahnya tercatat sekitar 1.000 unit. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), backlog kelayakhunian di daerah tersebut mencapai 12.995 unit. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis melalui penguatan perencanaan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.


Selain persoalan hunian, penataan kawasan bantaran Sungai Barito juga menghadapi tantangan pada aspek sanitasi yang masih belum memadai. Oleh karena itu, pengembangan kawasan waterfront city tidak hanya berfokus pada penataan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh.


Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan adanya dinamika anggaran daerah. APBD yang semula sebesar Rp3 triliun sempat mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,4 triliun, namun kembali meningkat menjadi sekitar Rp3,1 triliun setelah adanya tambahan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang strategi pembiayaan program perumahan dan permukiman.


Pada audiensi tersebut juga dibahas peluang dukungan program dari Kementerian PKP, antara lain melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah pusat mendorong integrasi berbagai sumber pendanaan, termasuk skema pembiayaan lainnya, guna mempercepat penanganan RTLH dan kawasan kumuh.


Namun demikian, nilai bantuan BSPS yang berkisar Rp20 juta dinilai belum sepenuhnya mencukupi untuk kondisi di Kabupaten Barito Utara, terutama karena karakteristik rumah yang banyak menggunakan material kayu dengan biaya pembangunan relatif tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.


Selain itu, aspek tata kelola juga menjadi perhatian, khususnya terkait potensi penerima bantuan ganda dari berbagai sumber pendanaan. Dalam hal ini, diperlukan kehati-hatian serta pendampingan, termasuk koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), guna memastikan akuntabilitas pelaksanaan program.


Perwakilan Subdit Perkim Ditjen Bina Bangda menekankan pentingnya integrasi program penanganan RTLH ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta perlunya dukungan regulasi melalui peraturan kepala daerah sebagai landasan kebijakan.


“Penanganan RTLH dan penataan kawasan bantaran sungai perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan perencanaan, integrasi pendanaan, serta dukungan regulasi daerah agar hasilnya optimal dan berkelanjutan,” ujar perwakilan Subdit Perkim, Yuda Mulya Pranata. 


Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah didorong untuk segera menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah terkait penanganan RTLH, mengintegrasikan program ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PKP dalam pemanfaatan program BSPS, FLPP, dan skema pendanaan lainnya.


Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni sekaligus mendukung pengembangan kawasan bantaran Sungai Barito sebagai waterfront city yang berdaya saing dan berkelanjutan.


(M.Husnie).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com