Ironi APBD Baubau 2026: Anggaran Rakyat Menyusut, Rumah Dinas Pejabat Disorot
Rabu, 29-04-2026 - 20:46:37 WIB
HABIB AL HAMDANY Direktur eksekutif dewan pimpinan pusat LKPPH (Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).
Baca juga:
   
 

 


Baubau, - Polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali mencuat di Kota Baubau. Di tengah keterbatasan fiskal yang semakin menekan, muncul sorotan publik terkait dugaan pemanfaatan anggaran daerah untuk renovasi atau pembangunan rumah jabatan, termasuk aset yang diklaim sebagai cagar budaya dan digunakan sebagai rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau.


Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat LKPPH (Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Habib Al Hamdany, menilai kebijakan tersebut menyisakan ironi. 


Pasalnya, APBD Kota Baubau mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp945,56 miliar menjadi Rp785,73 miliar pada tahun 2026. Di saat pemerintah dituntut melakukan efisiensi dan memprioritaskan kebutuhan publik, justru muncul belanja yang dinilai tidak produktif.


“Penggunaan APBD untuk rumah jabatan, apalagi yang dikaitkan dengan aset cagar budaya, berpotensi menyimpang dari asas efisiensi dan kepentingan publik,” ujarnya.


Lebih jauh, muncul kekhawatiran adanya perlakuan khusus atau praktik “bagi kue APBD” kepada aparat penegak hukum. Hal ini dinilai dapat memicu konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri Baubau. Hubungan yang seharusnya berdiri di atas prinsip independensi penegakan hukum justru dikhawatirkan berubah menjadi relasi yang saling mengikat.


“Jika fasilitas jabatan bersumber dari APBD Pemda yang juga diawasi, ini berpotensi menciptakan situasi ‘saling sandra’. Bahkan bisa menimbulkan persepsi adanya gratifikasi terselubung,” tegas Habib.


Di sisi lain, capaian Kejari Baubau pada akhir 2025 menunjukkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta upaya pemulihan kerugian negara. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk meredam tuntutan transparansi publik terkait penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas rumah jabatan.


Peran jaksa yang ganda sebagai penuntut umum sekaligus Jaksa Pengacara Negara yang memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah menjadi titik krusial dalam persoalan ini. Penerimaan fasilitas dari pihak yang diawasi dikhawatirkan memunculkan “ewuh pakewuh” atau rasa sungkan yang dapat melemahkan objektivitas penegakan hukum.


Menurut Habib, fasilitas rumah dinas bagi institusi kejaksaan sejatinya telah dialokasikan melalui APBN oleh Kejaksaan Agung. Karena itu, penggunaan APBD oleh pemerintah daerah untuk tujuan serupa dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.


“Pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia dari APBN seharusnya dioptimalkan. Keterlibatan APBD dalam penyediaan sarana bagi aparat penegak hukum justru membuka ruang opini liar di masyarakat,” pungkasnya.


Polemik ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta batas yang jelas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, agar prinsip *rule of law* tetap terjaga dan tidak terkooptasi oleh kepentingan anggaran.


(Rifai).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    02 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    03 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    04 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    05 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    06 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    07 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    08 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    09 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    10 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    11 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    12 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    13 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    14 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    15 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    16 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    17 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    18 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    19 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    20 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    21 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    22 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com