Tim Asistensi Desa Pemprov Riau, Solusi Substantif atau Sekadar Substitusi Administratif?
Selasa, 28-04-2026 - 18:57:43 WIB
Baca juga:
   
 

 


Pekanbaru, - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Riau (DPP GMPR) mencermati secara serius pernyataan Pemerintah Provinsi Riau terkait pembentukan Tim Asistensi Desa dengan dalih tidak adanya tenaga ahli. Kebijakan ini patut diuji secara akademis, yuridis, dan etis dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.


Secara normatif, keberadaan tenaga ahli dalam pembangunan desa bukanlah ruang kosong yang dapat diisi secara sepihak oleh kebijakan ad hoc. Dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri serta turunan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, fungsi pendampingan dan asistensi telah diatur secara sistematis melalui mekanisme yang terstruktur, baik dari aspek rekrutmen, kewenangan, maupun akuntabilitas. 


Oleh karena itu, pembentukan Tim Asistensi Desa oleh Pemprov Riau menimbulkan pertanyaan serius: apakah kebijakan ini telah melalui kajian hukum dan sinkronisasi regulasi yang memadai, atau justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan?


DPP GMPR memandang bahwa argumentasi “tidak adanya tenaga ahli” tidak dapat dijadikan justifikasi simplistik. Negara melalui perangkat regulasinya telah menyediakan skema pendampingan desa, baik melalui kementerian teknis maupun program nasional. Jika terjadi kekosongan atau ketidakefektifan, maka yang dibutuhkan adalah evaluasi dan penguatan sistem, bukan pembentukan struktur baru yang berpotensi menabrak norma yang sudah ada.


Lebih jauh, dari perspektif tata kelola pemerintahan, pembentukan tim semacam ini harus transparan: siapa yang direkrut, apa kualifikasinya, bagaimana mekanisme seleksinya, serta bagaimana pertanggungjawabannya kepada publik. Tanpa itu, kebijakan ini berpotensi membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan bahkan dapat mengarah pada konflik kepentingan.


Ketua Umum DPP GMPR juga menegaskan bahwa masyarakat, pemuda, dan mahasiswa Riau adalah entitas intelektual yang kritis. Oleh karena itu, muncul pertanyaan reflektif yang tidak dapat dihindari:
Apakah masyarakat, pemuda, dan mahasiswa dianggap sedemikian tidak memahami substansi kebijakan, sehingga setiap langkah pemerintah dapat diterima tanpa kritik rasional dan uji publik?


"Pertanyaan ini bukan bentuk provokasi, melainkan ekspresi kegelisahan akademik atas arah kebijakan yang terkesan mengabaikan prinsip partisipasi publik dan rasionalitas kebijakan," tegas Ali, Selasa 28 April 2026.


Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, DPP GMPR mendesak:


1. Pemerintah Provinsi Riau untuk membuka secara transparan dasar hukum pembentukan Tim Asistensi Desa.
2. Melakukan harmonisasi kebijakan dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Mengedepankan prinsip meritokrasi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik.
4. Melibatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademisi, pemuda, dan masyarakat sipil dalam proses evaluasi kebijakan tersebut.


DPP GMPR akan terus mengawal kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.


“Kritik adalah bentuk cinta terhadap daerah. Diam adalah pengkhianatan terhadap masa depan,” ujar Kabid kebijakan publik DPP GMPR.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com