Luhut Gebrak Birokrasi: Bansos Digital Harus 'Rollout' Oktober, Ego Sektoral Wajib Hilang
Senin, 27-04-2026 - 22:34:28 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mendesak. 


Hal itu disampaikan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Luhut menginstruksikan seluruh instansi untuk meruntuhkan tembok birokrasi demi target implementasi nasional pada Oktober mendatang.


Saat ini, terdapat 137 program bansos yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga. Tanpa integrasi data yang kuat, kerumitan birokrasi dipastikan akan terus menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan.


Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah kini memasuki Uji Coba (Piloting) Tahap II di 42 kabupaten/kota. Sistem ini memungkinkan pertukaran data lintas sektor secara interoperable dan real-time.


"Nantinya, proses pendaftaran bansos akan berubah total, pengecekan Otomatis, sistem langsung menyisir data BKN (status ASN), BPJS Ketenagakerjaan (profil penghasilan), Korlantas (kepemilikan kendaraan), hingga ATR/BPN (aset tanah)," jelas Luhut.


Tak hanya itu, untuk verifikasi kelayakan keluar saat itu juga.
Transparansi Sanggah: Jika terjadi ketidaksesuaian, masyarakat bisa melakukan sanggahan langsung di dalam sistem dalam hitungan menit.


Luhut menekankan bahwa efisiensi adalah kunci dari keadilan sosial. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh pemangku kepentingan agar tidak menghambat proses ini.


"Saya tegaskan kembali, kesampingkan sekat atau ego sektoral yang menghambat implementasi program ini! Rakyat tidak boleh menunggu lama hanya karena urusan birokrasi yang berbelit. Birokrasi yang melayani hari ini harus adil, cepat, dan transparan," ujar Luhut.


"Kita tidak sekadar membangun tata kelola pemerintahan yang modern, tetapi kita sedang memastikan bahwa sekecil apa pun hak masyarakat penerima manfaat harus sampai ke tangan yang tepat secara presisi," katanya.


Langkah ini merupakan lompatan besar dari sistem manual seperti yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi menuju sistem digital yang terintegrasi penuh. Dengan rollout nasional yang dijadwalkan pada Oktober, pemerintah optimis tingkat akurasi penerima bantuan akan meningkat tajam, sekaligus menutup celah manipulasi data yang selama ini merugikan negara.


(Dali).


 


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com