PETI di Muratara, Abdullah Hadi: Kapolres Diminta Tegas, Pemda Segera Legalisasi WPR dan IP
Minggu, 26-04-2026 - 21:45:39 WIB
Baca juga:
   
 

 


Muratara, - Abdullah Hadi Y. (Ruang Synergy Institute) menyoroti masih maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). 


Ia menilai, persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui penindakan, tetapi juga memerlukan langkah strategis berupa percepatan legalisasi melalui skema yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara legal dan berkeadilan. 


Selain itu, ketentuan teknis mengenai pertambangan rakyat juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).


Hadi menegaskan, peran aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Muratara, menjadi krusial dalam memastikan adanya kepastian hukum di lapangan. 


Ia menyebut, apabila aktivitas pertambangan tersebut jelas tidak memiliki izin, maka penindakan harus dilakukan secara tegas. Namun di sisi lain, apabila terdapat potensi untuk dilegalkan, maka pendekatan solutif perlu diutamakan.


“Kalau memang ilegal, tentu aparat harus berani bertindak tegas. Tapi kalau ini bisa diarahkan menjadi legal melalui WPR dan IPR, maka harus ada dorongan solusi agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi melanggar hukum,” ujarnya.


Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Muratara dalam mempercepat proses legalisasi. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, guna mengakomodasi wilayah yang berpotensi ditetapkan sebagai WPR.


Setelah penyesuaian tata ruang dilakukan, pemerintah daerah didorong untuk segera mengajukan titik lokasi WPR kepada pemerintah pusat. Penetapan WPR tersebut menjadi syarat utama sebelum masyarakat dapat mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga aktivitas pertambangan dapat berjalan secara legal dan terpantau.


Di sisi lain, Hadi juga menyoroti peran DPRD Muratara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. 


DPRD dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada solusi, termasuk dalam mendukung alokasi anggaran serta mengawasi implementasi penataan pertambangan di lapangan.


“DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga bisa mendorong dari sisi anggaran dan kebijakan agar persoalan PETI ini ditangani secara komprehensif, bukan parsial,” tambahnya.


Ia berharap, melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan DPRD, penanganan PETI di Muratara tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi jangka panjang melalui legalisasi yang terstruktur. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi secara berkelanjutan.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    02 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    03 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    04 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    05 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    06 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    07 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    08 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    09 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    10 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    11 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    12 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    13 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    14 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    15 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    16 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    17 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    18 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    19 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    20 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    21 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    22 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com