Tujuh Oknum Polri Terseret Skandal Ishak Hamzah
Sabtu, 25-04-2026 - 21:15:17 WIB
Baca juga:
   
 

Makassar, - Proses pemeriksaan sidang kode etik yang digelar di Aula Propam Polda Sulawesi Selatan terkait penanganan perkara atas nama Ishak Hamzah kembali menjadi sorotan tajam publik. Persidangan ini mengungkap dinamika hukum yang rumit serta dugaan penyimpangan prosedur dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
 
Sidang kode etik yang berlangsung pada Kamis, 23 April 2026 ini memunculkan polemik hukum. Pihak terperiksa diketahui menggunakan Putusan Praperadilan Nomor 41/PN Makassar sebagai dasar pembelaan. Namun, langkah ini ditentang keras oleh kuasa hukum Ishak Hamzah karena dianggap tidak relevan, berpotensi menyesatkan, dan dijadikan "tameng" untuk membenarkan dugaan pelanggaran prosedur serta HAM.
 
Kasus ini bermula dari sengketa lahan di wilayah Barombong dan Tamalate yang kemudian berkembang menjadi dugaan pemalsuan surat. Berdasarkan fakta yang terungkap, Ishak Hamzah sebelumnya mengajukan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Sulsel. Namun alih-alih mendapatkan keadilan, hasilnya justru menambah pasal pemalsuan surat akibat perbedaan nomor persil tanah (Persil 31 vs Persil 21).
 
Menariknya, terungkap fakta bahwa dokumen yang dipermasalahkan tersebut bukan berasal dari Ishak Hamzah, melainkan dari pihak lain yang pernah dilaporkan terkait penggelapan dokumen pada tahun 2011.
 
Kuasa hukum Ishak Hamzah, A. Salim Agung, S.H., CLA, menilai proses penyidikan dalam kasus ini berjalan tidak profesional dan tidak objektif. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:
 
Pengabaian terhadap keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dan kegagalan menguji substansi kepemilikan lahan.
Penambahan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat dianggap sebagai pemaksaan konstruksi hukum hanya karena perbedaan nomor persil yang diklaim sebagai kesalahan ketik (typo).
Penahanan Ishak Hamzah selama 58 hari dinilai melanggar asas praduga tak bersalah dan berpotensi perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
 
Salim Agung bahkan menilai kasus ini sebagai indikasi kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif atau mafia tanah yang diduga melibatkan berbagai institusi, tidak hanya kepolisian tetapi juga oknum dari BPN, Bapenda, hingga aparat kelurahan/kecamatan.
 
Dalam sidang etik, Iskandar Efendi selaku pihak terperiksa berusaha menggunakan Putusan Praperadilan No. 41 sebagai perlindungan hukum. Namun, langkah ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta PERMA No. 4 Tahun 2016.
 
Regulasi tersebut menegaskan bahwa putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, tidak bisa diulang atau diajukan Peninjauan Kembali (PK), sehingga tidak seharusnya dijadikan alat bukti atau dasar pembelaan dalam persidangan kode etik untuk membenarkan tindakan yang diduga melanggar aturan.
 
Akibat skandal ini, sedikitnya 7 oknum anggota Polri dari berbagai level, termasuk Kabag Wasidik dan jajaran penyidik, terseret dan menjadi objek pemeriksaan. Mereka terancam sanksi berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika terbukti melanggar kode etik.
 
Saat ini, Divisi Propam Polda Sulsel terus menindaklanjuti laporan ini untuk memproses pelanggaran kode etik bagi oknum yang terbukti bersalah. Perkembangan kasus ini masih terus berlanjut dan menjadi ujian bagi integritas penegak hukum dalam mengungkap seluruh aktor yang terlibat.


(Robby)
 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com