Surat Pengelola Pasar Pakai Kop Dinas, Dugaan Lemahnya Pengawasan Dinas Perdagangan Madina Terkuak
Sabtu, 25-04-2026 - 19:29:24 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Beredarnya surat pengelola Pasar Baru Panyabungan yang menggunakan kop resmi dinas memicu pertanyaan serius soal tata kelola pemerintahan di Mandailing Natal.


Surat tertanggal 12 Maret 2026 itu ditandatangani Leli Paridah Nasution selaku pengelola pasar. Dalam isi surat, disampaikan penghentian sementara pembayaran token listrik melalui pengelola karena adanya proses hukum di Polres Mandailing Natal.


Persoalan muncul ketika surat tersebut menggunakan kop resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Sementara, penandatangan bukan pejabat struktural yang memiliki kewenangan administratif dalam tata naskah dinas.


Penggunaan atribut resmi ini dinilai berpotensi melanggar aturan administrasi pemerintahan. Sejumlah pengamat menilai, surat resmi instansi harus diterbitkan oleh pejabat berwenang atau melalui pendelegasian yang sah.


“Penerbitan surat resmi instansi harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas. Jika tidak, dokumen berpotensi cacat prosedur dan menimbulkan konsekuensi hukum,” ujar sumber yang mengikuti persoalan ini.


Kondisi ini juga mengarah pada dugaan lemahnya pengawasan internal di Dinas Perdagangan Mandailing Natal. Sebab, setiap surat resmi seharusnya melalui proses administrasi seperti registrasi, penomoran, hingga pengarsipan.


Jika surat dengan kop dinas bisa beredar tanpa kontrol ketat, maka fungsi pengawasan pimpinan perangkat daerah patut dipertanyakan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem birokrasi yang perlu segera dibenahi.


Selain itu, isi surat yang menyinggung penghentian pembayaran listrik membuka dugaan adanya mekanisme pengelolaan listrik kios oleh pihak pengelola pasar. Praktik ini memunculkan pertanyaan tentang dasar regulasi dan transparansi pengelolaan.


Jika benar berlangsung tanpa aturan jelas, maka persoalan tidak hanya administratif, tetapi juga menyangkut akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik. Potensi pengelolaan dana di luar sistem resmi menjadi perhatian serius.


Aktivis pemerhati tata kelola daerah mendesak pemerintah memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.


“Publik perlu penjelasan terbuka terkait mekanisme pembayaran listrik, siapa yang mengelola, dan apakah tercatat resmi. Ini menyangkut akuntabilitas,” ujar seorang aktivis.


Kasus ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Tanpa pembenahan, praktik serupa dikhawatirkan terus berulang dan merusak kepercayaan publik.


Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perdagangan Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait kewenangan penerbitan surat maupun mekanisme pembayaran listrik di Pasar Baru Panyabungan.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com