KMI Lanjut Aksi ke Kejagung RI: Soroti Dugaan Skema 'Uang Keamanan' Lintas Dinas Mandailing Natal
Senin, 20-04-2026 - 18:12:57 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kongres Milenial Indonesia (KMI) kembali mengumumkan rencana aksi unjuk rasa jilid II ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta setelah sebelumnya melakukan aksi di KPK RI. 


Aksi ini digelar sebagai respons atas dugaan skema uang keamanan lintas dinas di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang disebut semakin meluas.


Dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 47/SEK/KMI/VI/2026, KMI menyebut adanya dugaan pengumpulan dana pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai berkisar antara Rp120 juta hingga Rp500 juta per instansi.


Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan daerah serta integritas pelayanan publik di Mandailing Natal.


KMI turut menyoroti dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Mandailing Natal, termasuk Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Faisal Situmorang yang disebut memiliki peran dalam pola pengumpulan dana lintas dinas. 


Informasi tersebut diklaim bersumber dari kajian internal organisasi serta laporan masyarakat yang berkembang, namun masih memerlukan verifikasi aparat penegak hukum.


Koordinator aksi, Syahrul Rambe, menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diusut secara serius karena dinilai memiliki pola yang sistematis di lingkungan birokrasi daerah. 


Ia menyebut, “Ini bukan isu kecil. Ini dugaan skema yang terstruktur. Kami akan terus mengawal sampai ada langkah hukum yang jelas dan transparan,” ujar Syahrul Rambe.


Aksi unjuk rasa jilid II tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026 di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, dengan estimasi massa sekitar 100 orang. 


KMI menyatakan aksi ini sebagai dorongan publik agar aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan tidak tebang pilih.


KMI menegaskan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di KPK RI dan membuka kemungkinan aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tidak ada respons konkret dari aparat penegak hukum. 


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal melalui pesan WhatsApp, namun belum memperoleh tanggapan.
(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Integrasi Data K/L Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Mendagri
  • Dugaan Intimidasi dalam Kasus Sengketa Tanah, Warga Medan Minta Kapolri Turun Tangan
  • FERADI WPI Kembangkan Pelatihan Hukum Daring dan Pendidikan Profesi Advokat
  • Gebosan Emas di Nagajuang, Kapolsek Siabu Iptu A.J. Nasution Belum Beri Penjelasan
  • Kodam II/Sriwijaya Evaluasi Kerja Sama TNI AD dengan Perbankan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Integrasi Data K/L Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Mendagri
    02 Dugaan Intimidasi dalam Kasus Sengketa Tanah, Warga Medan Minta Kapolri Turun Tangan
    03 FERADI WPI Kembangkan Pelatihan Hukum Daring dan Pendidikan Profesi Advokat
    04 Gebosan Emas di Nagajuang, Kapolsek Siabu Iptu A.J. Nasution Belum Beri Penjelasan
    05 Kodam II/Sriwijaya Evaluasi Kerja Sama TNI AD dengan Perbankan
    06 Prof. Zudan: BKN Siap Bantu Penerapan Manajemen Talenta ASN di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan
    07 Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Gorontalo Perkuat Sinergi dengan Kalangan Akademisi UNG
    08 Cegah Tabrakan Maut di Jalinsum, Kapolres Sergai Turun Langsung Pasang Stiker Pemilik Kendaraan
    09 Tak Sesuai Sistem Merit, BKN Tegaskan Pengisian Jabatan ASN Sulbar Harus Segera Dibenahi
    10 Sat Lantas Polres Tebing Tinggi Ops Patuh Toba 2026 di Titik Rawan Macet dan Kecelakaan
    11 Audiensi dengan Kemendikdasmen, Bupati Asmar Perjuangkan Kelanjutan Revitalisasi 72 Sekolah di Meranti
    12 Polres Sergai Ungkap Kasus Pupuk Palsu Bermerek Naga Mas dan Penyalahgunaan BBM
    13 Wamendagri Wiyagus Dorong Kolaborasi Pemerintah Daerah Percepat Penanggulangan TBC
    14 Pastikan Kualitas dan Keamanan, Tim Dalwas Tinjau Lima Jembatan Garuda di Boyolali
    15 Istana Tegaskan Dugaan Penyadapan dan Akses Ilegal terhadap Kepala Negara Harus Diusut Transparan
    16 Hakim Candra Pimpin Sidang Praperadilan Larisman Sihombing dengan Cermat dan Tenang
    17 Kemendagri Terima Konsultasi Bapperida Jepara, Perkuat Implementasi e-DALEV SIPD
    18 Kawal Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil Kedawung Bantu Panen Padi Bersama Petani Desa Pengkok
    19 Tiga Syarat Jadi Kades Hebat Versi Wamendagri, Berikut Penjelasannya
    20 Wakapolres Tebing Tinggi Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas
    21 Transformasi Digital Jangan Hanya Aplikasi, Kemendagri Tekankan Dampak Nyata bagi Warga
    22 Skandal Penyadapan, Ketum DePA-R : Usut Tuntas, Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan!
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com