Percakapan Kades Hutabangun Jae Disorot, Etika Transparansi Dana Desa Dipertanyakan Publik
Senin, 20-04-2026 - 12:09:25 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Percakapan Kepala Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dengan ungkapan “dalan ni epeng do dabo jalaki jita” menjadi sorotan publik di tengah permintaan keterbukaan informasi anggaran desa yang diajukan warga.


Peristiwa tersebut terjadi ketika pemohon informasi publik, Muhammad Amarullah, meminta dokumen APBDes, perubahan APBDes, SPJ Tahun Anggaran 2024–2025, serta berita acara musyawarah desa sebagai bagian dari hak akses informasi publik.


Ungkapan dalam bahasa Mandailing tersebut secara umum dimaknai berkaitan dengan cara atau upaya mencari sumber uang, namun muncul dalam konteks komunikasi pejabat publik yang sedang membahas keterbukaan dokumen keuangan desa.


Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kepala Desa Hutabangun Jae dan pemohon informasi, dengan lokasi kejadian berada di Kabupaten Mandailing Natal, sementara waktu percakapan terjadi sebelum diterbitkannya surat jawaban resmi pemerintah desa.


Sejumlah pihak menilai, bagaimana komunikasi tersebut disampaikan dapat memunculkan berbagai persepsi di ruang publik, terutama ketika bersamaan dengan belum dibukanya dokumen SPJ secara utuh kepada masyarakat.


“Dalam situasi permintaan informasi publik, setiap komunikasi pejabat desa seharusnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Mandailing Natal.


Apa yang menjadi perhatian publik adalah keterkaitan antara percakapan tersebut dengan proses permohonan informasi yang hingga saat ini belum dipenuhi secara lengkap oleh pemerintah desa.


Mengapa hal ini menjadi sorotan, karena masyarakat sebelumnya hanya menerima sebagian dokumen berupa foto baliho APBDes dan sebagian berita acara, tanpa akses penuh terhadap SPJ yang menjadi dasar pertanggungjawaban anggaran.


Bagaimana kondisi ini dipahami publik mengarah pada diskusi mengenai sejauh mana prinsip keterbukaan informasi publik dijalankan di tingkat pemerintahan desa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.


Selain itu, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa informasi publik harus disampaikan secara utuh, akurat, dan tidak menyesatkan agar tidak menimbulkan bias penafsiran.


Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Hutabangun Jae belum memberikan klarifikasi tambahan terkait maksud percakapan tersebut maupun penjelasan rinci atas permohonan dokumen yang diajukan warga.


Meski demikian, berbagai pihak menekankan bahwa komunikasi pejabat publik perlu berada dalam koridor etika pelayanan publik, terlebih dalam isu sensitif yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan transparansi anggaran.


Kasus ini kembali menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik secara menyeluruh sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    02 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    03 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    04 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    05 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    06 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    07 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    08 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    09 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    10 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    11 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    12 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    13 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    14 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    15 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    16 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    17 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    18 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    19 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    20 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    21 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    22 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com