Banda Aceh, - Upaya pemulihan pendidikan pascabencana di Aceh menunjukkan capaian signifikan. Dinas Pendidikan Aceh berhasil memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,94 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk program revitalisasi sekolah.

Program ini merupakan bagian dari langkah rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Data per 13 Maret 2026 mencatat sebanyak 2.870 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai bantuan Rp2,803 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh porsi terbesar dengan 1.913 sekolah senilai Rp1,94 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kesiapan data dan koordinasi yang terbangun sejak awal.

“Fokus utama kami adalah memastikan seluruh data yang diminta kementerian tersedia dengan baik. Pendampingan ke kabupaten/kota juga dilakukan secara intensif agar proses pengajuan berjalan cepat dan tepat,” ujarnya.

Pendekatan berbasis data ini menjadi pelajaran penting dalam tata kelola pendidikan, terutama dalam situasi krisis. Ketika banyak daerah menghadapi kendala administrasi, kesiapan informasi justru menjadi kunci untuk mengakses dukungan pusat secara optimal.

Hingga pertengahan Maret 2026, realisasi anggaran menunjukkan progres bertahap. Sebanyak Rp609,5 miliar telah dicairkan kepada 799 sekolah, sementara Rp830,5 miliar masih dalam proses. Beberapa proyek bahkan telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya di sektor SMK yang progresnya telah melampaui 50 persen.

Pengawasan terhadap program ini juga dilakukan secara berkelanjutan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, disebut aktif memantau perkembangan rehab-rekon guna memastikan tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan.

Program ini dilaksanakan melalui tiga fase utama: tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, dan pemulihan jangka panjang hingga 2028. Setiap fase dirancang untuk memastikan keberlanjutan layanan pendidikan, mulai dari penyediaan fasilitas darurat hingga pemulihan kualitas pembelajaran.

Menariknya, revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah yang terdampak langsung bencana. Dalam beberapa kasus, sekolah dengan kondisi infrastruktur yang sudah tidak layak—meskipun tidak terdampak—ikut diusulkan untuk direhabilitasi, seperti yang terjadi di wilayah Simeulue.

Langkah ini menunjukkan bahwa program rehab-rekon tidak sekadar respons darurat, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki kualitas sarana pendidikan secara lebih luas.

Selain pembangunan fisik, pemerintah pusat turut menyalurkan berbagai bantuan pendukung, mulai dari puluhan ribu paket perlengkapan sekolah, ruang kelas darurat, hingga dukungan psikososial. Tunjangan khusus bagi puluhan ribu guru serta penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp1,98 triliun juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak.

Capaian Aceh ini memberi pesan penting: tata kelola yang berbasis data, respons cepat, dan koordinasi lintas level pemerintahan dapat menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh bantuan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas belajar dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

(Rifai).