Ketua Fraksi NasDem DPRA Dorong Revisi UUPA Berbasis Kesejahteraan dan Kemandirian Aceh
Sabtu, 18-04-2026 - 10:19:24 WIB
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRA, Ir.Nurchalis S.P., M.Si.
Baca juga:
   
 

 


Banda Aceh, - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRA, Ir.Nurchalis S.P., M.Si, menyampaikan sejumlah masukan strategis dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Badan Legislasi DPR RI. Ia menekankan bahwa perubahan regulasi harus berorientasi pada cita-cita bersama: kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.


Rapat yang berlangsung di hadapan jajaran Badan Legislasi DPR RI ini dipimpin oleh Ketua Banleg, Bob Hasan, serta dihadiri oleh 31 anggota Banleg di bawah koordinasi Ahmad Doli Kurnia.


Turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, Ketua DPR Aceh Zulfadli beserta jajaran pimpinan DPRA, para ketua fraksi, Badan Legislasi DPR Aceh bersama seluruh anggotanya, serta para ketua komisi DPRA.


Hadir pula Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun bersama para kepala SKPA, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta kalangan akademisi dan tokoh masyarakat


Dalam penyampaiannya, Nurchalis menegaskan bahwa esensi revisi UUPA bukan semata persoalan dana otonomi khusus (otsus), melainkan bagaimana mewujudkan regulasi kewenangan Aceh agar tata kelola pemerintahan kedepan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran 


“Yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana Aceh ke depan mampu bangkit dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kemiskinan dan pengangguran adalah realitas sehari-hari yang kami temui di lapangan,” ujarnya.


Ia menyoroti bahwa Aceh memiliki sumber daya alam yang besar, namun belum dikelola secara optimal akibat berbagai kendala regulasi. Karena itu, ia mendorong revisi UUPA agar menjadi fondasi kuat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.


Menurutnya, dana otsus harus diposisikan sebagai stimulus untuk memperkuat pondasi ekonomi Aceh menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Ia juga mengusulkan agar dana otsus diperpanjang secara permanen dengan besaran 2,5 persen sebagai bentuk komitmen keberlanjutan pembangunan Aceh.


Selain itu, Nurchalis menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi, terutama terkait kewenangan agar Resousece yg dimiliki Aceh terkelola secara baik menuju kesejahteraan masyarakat di samping itu terealisasi kewenangan Aceh sesuai UUPA tentu proses tatakelola kedepannya lebih efektif,efisien.Ia mengkritisi juga masih adanya kewenangan teknis yg bisa didelegasikan ke aceh masih terpusat di Jakarta, seperti keharusan kajian geologis tingkat pusat dalam hal persyaratan Perizinan tambang Rakyat(WPR),yang dinilai menghambat percepatan kebijakan di daerah dan masih banyak kewenangan-kewenangan lainya harus di Clear kan.


Intinya”Kita ingin perubahan/Revisi UUPA yg didiskusikan hari ini benar-benar mengubah dasar pijakan tata kelola Aceh”tegasnya.


Ia juga meminta agar dalam revisi UUPA, norma, standar, dan prosedur yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir atau bias kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kejelasan regulasi menjadi kunci agar implementasi kebijakan tidak terus berulang dalam perdebatan tanpa solusi.


“Kita tidak ingin terus berbicara ke belakang. Tatapan kita harus ke depan, bagaimana menutup lubang-lubang kemiskinan dan mendorong Aceh lebih maju dan sejajar dengan daerah lain yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.


Nurchalis optimistis,jika turunan kewenangan bisa di wujudkan dengan Aceh memiliki kekuatan baik di sisi letak strategis berada di jalur sibuk perdagangan yaitu selat malaka dan Samudera hindia serta kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh saat ini, terdapat kekuatan politik dan sosial yang cukup untuk membawa Aceh keluar dari berbagai keterbatasan masa lalu menuju masa depan yang lebih mandiri dalam bingkai NKRI.


Sebagai penutup, ia berharap ruang diskusi antara pemerintah Aceh dan DPR RI tetap terbuka secara konstruktif, sehingga revisi UUPA benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh yang kuat, jelas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com