Aksi KMI Jilid I di KPK, Diduga Kadinkes Madina Jadi "Penagih Uang Keamanan" Ancam Demo Lanjutan
Jumat, 17-04-2026 - 21:56:26 WIB
Aksi unjuk rasa Kongres Milenial Indonesia (KMI) di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat, 17 April 2026.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Aksi unjuk rasa Kongres Milenial Indonesia (KMI) di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat, 17 April 2026, berlangsung tegas dengan sorotan tajam terhadap dugaan praktik korupsi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.


Dalam aksi tersebut, massa KMI secara terbuka mendesak KPK segera menindaklanjuti dugaan pengumpulan “uang keamanan” lintas dinas yang disebut melibatkan sejumlah oknum pejabat daerah. Isu ini dinilai tidak hanya mencederai integritas birokrasi, tetapi juga memperparah krisis kepercayaan publik.


Berdasarkan hasil kajian dan informasi masyarakat, nilai pungutan yang diduga terjadi bervariasi, mulai dari Rp120 juta hingga Rp500 juta per instansi. Dugaan tersebut disebut berlangsung secara sistematis dan terstruktur di lingkungan pemerintahan daerah.


Koordinator lapangan aksi, Syahrul Romadon Rambe, dalam orasinya menyampaikan kritik keras terhadap dugaan peran Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal. Ia menyebut fungsi jabatan tersebut diduga menyimpang jauh dari tugas pokok dan fungsi yang semestinya dijalankan.


“Dugaan kuat bahwa saudara Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal menjadi king maker sekaligus penagih berkedok uang keamanan kepada setiap dinas di Madina. Kami mendesak KPK untuk segera turun tangan,” tegas Syahrul di hadapan massa aksi.


KMI menilai, jika dugaan ini tidak segera diusut, praktik serupa berpotensi terus berulang dan mengakar dalam sistem birokrasi daerah. Oleh karena itu, mereka menuntut langkah konkret dan terukur dari KPK dalam waktu dekat.


Dalam pernyataan sikapnya, KMI menyampaikan empat tuntutan utama, mulai dari pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait hingga penetapan tersangka jika bukti telah mencukupi. Mereka juga meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih.


Selain itu, KMI mendesak KPK untuk turun langsung ke Sumatera Utara guna memastikan proses penanganan berjalan transparan dan profesional. Langkah ini dinilai penting untuk memutus mata rantai praktik dugaan korupsi yang disebut melibatkan lintas sektor.


Syahrul menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian tekanan publik. KMI bahkan menyatakan siap menggelar aksi lanjutan atau jilid II apabila tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.


“Kami ingin memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali dengan massa lebih besar sampai ada kejelasan,” ujarnya.


Aksi yang telah dilaksanakan ini menjadi sinyal kuat meningkatnya kontrol masyarakat sipil terhadap dugaan praktik korupsi di daerah. KMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan hukum yang jelas dari pihak berwenang.


(Magrifatulloh).


 


 


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com