Bontang, - Pemerintah Kota Bontang terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka pengangguran melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan industri. Hal ini tercermin dalam kegiatan Validasi Penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) Dimensi Penurunan Pengangguran yang digelar secara daring pada Rabu (8/4/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Kota Bontang, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, hingga tim penilai dari kementerian, media, dan kalangan pakar. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan strategi dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Salah satu pilar utama dalam upaya ini adalah peran Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Kota Bontang yang telah beroperasi sejak 2007. BLKI secara konsisten menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, mulai dari pengelasan, otomotif, hingga pengolahan industri rumahan dan perikanan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjembatani kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Sepanjang 2025, sebanyak 2.574 peserta telah mengikuti pelatihan dari berbagai skema pendanaan. Program ini tidak hanya menyasar warga Bontang, tetapi juga menjangkau wilayah sekitar seperti Kutai Timur dan Berau. Para peserta mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari sertifikasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga kesempatan praktik kerja lapangan yang memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

Pemerintah Kota Bontang juga mengembangkan strategi berbasis ekosistem, dengan mengintegrasikan pelatihan, pemagangan, penempatan kerja, serta dukungan kewirausahaan. Kebijakan komposisi tenaga kerja 75 persen lokal menjadi instrumen strategis dalam memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Di sisi lain, inovasi layanan terus diperkuat melalui digitalisasi, seperti aplikasi Teman Naker dan SIAP KERJA yang memudahkan pencari kerja mengakses informasi pasar kerja. Program-program seperti SIPELARIS dan PELAJARAN turut memperluas jangkauan layanan, termasuk bagi pekerja rentan.

Dorongan terhadap investasi juga menjadi faktor penting dalam penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah memfokuskan pengembangan pada sektor hilirisasi industri, ekonomi pesisir, dan pariwisata perkotaan. Kemudahan perizinan melalui sistem OSS serta kepastian hukum menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Bontang.

Tak hanya itu, penguatan akses permodalan bagi wirausaha baru melalui kerja sama dengan Bankaltimtara menjadi langkah konkret dalam menciptakan peluang ekonomi mandiri. Dengan total dukungan mencapai Rp25 miliar, program ini telah membantu lebih dari seratus penerima manfaat mengembangkan usaha mereka.

Dari sisi penempatan tenaga kerja, Pemerintah Kota Bontang juga aktif membuka peluang kerja hingga ke luar negeri, dengan tetap mengedepankan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja.

Apresiasi pun datang dari dunia usaha yang menilai lulusan pelatihan dan program magang memiliki kompetensi serta etos kerja yang baik. Testimoni serupa disampaikan para peserta yang merasakan langsung peningkatan keterampilan dan peluang kerja setelah mengikuti program tersebut.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Dr. T.R. Fahsul Falah, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ia berharap penguatan program berbasis data dan kebutuhan riil industri dapat terus dilanjutkan guna menciptakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil, Kota Bontang menunjukkan bahwa penurunan pengangguran bukan sekadar target, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut kolaborasi, inovasi, dan keberpihakan pada masyarakat.

(Ahmad).