Gowa, - Gelombang kemarahan publik meledak di Kabupaten Gowa. Ribuan massa turun ke jalan melakukan demonstrasi masif menyusul merebaknya isu skandal perselingkuhan yang melibatkan Bupati Gowa, Hj. Husniah Talenrang, dengan seorang konsultan politik, Basri Kajang alias Ombas.
 
Aksi unjuk rasa yang berlangsung panas digelar di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Gowa, Selasa (07/04/2026), dan terus menjadi sorotan utama hingga Rabu Massa tidak hanya menuntut kejelasan, tetapi juga mempertaruhkan marwah daerah yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai adat dan moral.

Suasana memanas saat massa gabungan dari Koalisi Gerakan Formasi Gowa, BMP Sul-Sel, dan Forgata Gowa membentangkan spanduk provokatif bertuliskan "Bau Skandal Aroma Ketakutan: Saat Kekuasaan Mulai Kehilangan Legitimasi".
 
Tidak hanya orasi keras, demonstran juga melakukan blokade jalan raya hingga pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan mendalam. Bagi masyarakat, kasus ini bukan sekadar urusan ranjang atau masalah pribadi, melainkan pencederaan citra daerah yang memiliki nilai sejarah tinggi.
 
"Nama besar Gowa ternodai oleh perilaku pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kami menolak nilai-nilai luhur daerah dikhianati," ujar salah satu orator di tengah massa.
 
Masyarakat menilai bahwa upaya penutupan informasi justru memicu spekulasi yang semakin liar. Ada tiga tuntutan utama yang dilayangkan kepada pihak berwenang:
 
1. Aparat Penegak Hukum: Diminta membongkar kasus ini secara total, transparan, dan tanpa tebang pilih.
2. Bupati Husniah Talenrang: Diminta turun tangan memberikan klarifikasi langsung dan terbuka untuk menghentikan berbagai asumsi yang beredar.
3. DPRD Gowa: Ditantang untuk menjalankan fungsi pengawasan. Massa memperingatkan agar dewan tidak bersikap diam, apalagi terindikasi "main mata" atau berpihak pada kekuasaan.
 
Diamnya lembaga legislatif dinilai publik sama saja dengan membiarkan keburukan terjadi. Ini menjadi ujian berat bagi integritas anggota dewan untuk membuktikan independensi mereka.
  
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa bagi pejabat publik, tidak ada yang benar-benar privat. Perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat dapat langsung menghilangkan kepercayaan dan legitimasi kekuasaan.
 
Massa menegaskan, pemimpin seharusnya fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, bukan justru mempermalukan daerah dengan skandal yang meresahkan.Tutupnya",
 (Robby).