ART, Kedaulatan yang Dipertaruhkan di Tengah Geopolitik Global
Sabtu, 04-04-2026 - 16:10:18 WIB
Baca juga:
   
 

 


Di tengah memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, perhatian publik Indonesia justru diarahkan pada satu hal yang tak kalah krusial keberlanjutan Agreement on Regulatory Transparency (ART). Perjanjian ini, yang secara formal dibungkus dalam semangat transparansi, kini layak dipertanyakan dalam kerangka yang lebih mendasar kedaulatan konstitusional.


Dalam perspektif UUD 1945, perekonomian nasional tidak sekadar berbicara tentang efisiensi atau integrasi global, melainkan tentang keadilan sosial dan kontrol negara atas sumber daya strategis. Pasal 33 secara eksplisit menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di titik ini, ART memunculkan pertanyaan serius, apakah transparansi regulasi yang dibuka justru menjadi pintu masuk bagi intervensi kepentingan eksternal?


Tidak dapat dipungkiri, dalam relasi global yang timpang, transparansi sering kali tidak netral. Dalam hubungan antara negara berkembang dan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, keterbukaan regulasi dapat berubah menjadi alat penetrasi kepentingan. Regulasi domestik berpotensi tidak lagi sepenuhnya lahir dari kebutuhan rakyat, melainkan dari tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar dan ekspektasi global yang tidak selalu sejalan dengan kondisi nasional.


Lebih jauh, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus berakar pada kehendak rakyat. Ketika sebuah perjanjian internasional berpotensi membatasi ruang gerak negara dalam mengatur ekonominya sendiri, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan, melainkan legitimasi konstitusional itu sendiri.


Dalam konteks ini, eskalasi konflik global bukanlah sekadar ancaman, tetapi juga membuka ruang refleksi. Ketegangan internasional sering kali memaksa negara-negara untuk meninjau ulang komitmennya, termasuk perjanjian ekonomi. Namun demikian, menjadikan konflik sebagai alasan tunggal untuk membatalkan perjanjian juga bukan tanpa risiko. Prinsip pacta sunt servanda dalam hukum internasional tetap menuntut konsistensi dan itikad baik.


Karena itu, jalan yang paling konstitusional bukanlah reaksi impulsif, melainkan evaluasi menyeluruh berbasis kepentingan nasional. Jika ART terbukti membatasi kedaulatan ekonomi, menekan independensi regulasi, dan, tidak memberikan manfaat yang seimbang, maka negara tidak hanya berhak, tetapi berkewajiban secara konstitusional untuk meninjau ulangnya.


Pada akhirnya, persoalan ART bukan sekadar soal untung-rugi ekonomi. Ini adalah ujian terhadap konsistensi negara dalam menjaga amanat konstitusi. Di tengah arus globalisasi yang kian kompleks, Indonesia dihadapkan pada pilihan mendasar menjadi bagian dari sistem global tanpa syarat, atau tetap berdiri sebagai negara berdaulat yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.


"Konstitusi telah memberikan jawabannya. Tinggal bagaimana negara berani menegakkannya".


Penulis: Sahrul Lakoro, Ketua PERMAHI Gorontalo


 




 
Berita Lainnya :
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    02 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    03 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    04 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    05 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    06 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    07 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    08 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    09 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    10 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    11 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    12 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    13 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    14 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    15 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    16 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    17 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    18 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    19 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    20 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    21 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    22 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com