DPC PERMAHI Banten akan Laporkan Konflik Bupati dan Wakil Bupati Lebak ke Kemendagri
Selasa, 31-03-2026 - 21:57:16 WIB
Baca juga:
   
 

 


Banten, - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Banten menyatakan keprihatinan mendalam atas perseteruan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak, yang berpotensi mengganggu stabilitas serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, DPC PERMAHI Banten akan mengambil langkah konkret dengan membuat laporan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meminta klarifikasi serta penanganan atas peristiwa tersebut.


Terdapat sejumlah landasan hukum yang dapat menjadi rujukan dalam menilai peristiwa ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).


Ketua DPC PERMAHI Banten, M. Nurul Hakim, menyampaikan bahwa dalam Pasal 67 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memelihara hubungan kerja yang harmonis.


Lebih lanjut, ia juga merujuk pada Pasal 78 yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban kepala daerah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketua DPC PERMAHI Banten, M. Nurul Hakim menegaskan, “Konflik yang terjadi di ruang publik ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kami menilai perlu ada langkah cepat dan tegas dari Kemendagri agar tidak terjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah,” pungkasnya.


“Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika hubungan kerja tidak harmonis, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Oleh karena itu, kami mendorong penyelesaian yang berlandaskan hukum dan prinsip pemerintahan yang baik,” ujar M. Nurul Hakim.


DPC PERMAHI Banten berharap Kemendagri dapat segera mengambil langkah tegas dan objektif demi menjaga marwah pemerintahan daerah serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat konflik internal tersebut.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    02 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    03 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    04 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    05 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    06 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    07 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    08 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    09 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    10 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    11 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    12 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    13 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    14 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    15 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    16 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    17 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    18 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    19 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    20 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    21 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    22 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com