Kriminalisasi Amsal Sitepu Dinilai Ancam Ekosistem Industri Kreatif
Senin, 30-03-2026 - 17:51:47 WIB
Managing Partner FRP Law Firm sekaligus Bidang Advokasi DPP Gerakan Ekonomi Kreatif (GEKRAFS), Fauzan Ramadhan.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kasus hukum yang menjerat Amsal Christy Sitepu kini tidak lagi dipandang sebagai perkara pidana biasa. Sejumlah kalangan menilai, kasus ini telah berkembang menjadi ujian serius bagi nalar penegakan hukum sekaligus cermin sejauh mana negara hadir melindungi pelaku ekonomi kreatif.


Amsal diketahui merupakan pekerja seni yang menjalankan usaha jasa videografi melalui CV Promiseland. Ia menawarkan layanan pembuatan video profil desa kepada pemerintah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pola kerja yang dijalankan tergolong lazim: pengajuan proposal, kesepakatan harga, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyerahan hasil yang bahkan telah dipublikasikan oleh pihak desa.


Secara faktual, hubungan yang terbangun adalah relasi kontraktual antara penyedia dan pengguna jasa. Amsal tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa, tidak terlibat dalam penyusunan administrasi keuangan, serta tidak bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi domain kepala desa.


Namun, situasi berubah drastis pada 19 November 2025. Saat diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Karo, status Amsal langsung ditingkatkan menjadi tersangka dan ditahan pada hari yang sama. Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya 8 Desember 2025, ia didakwa di Pengadilan Negeri Medan atas dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp202 juta.


Dasar tuduhan tersebut bertumpu pada penilaian auditor yang menganggap harga jasa pembuatan video profil desa yang diterima Amsal tidak wajar dan melebihi standar pembanding.


Managing Partner FRP Law Firm sekaligus Bidang Advokasi DPP Gerakan Ekonomi Kreatif (GEKRAFS), Fauzan Ramadhan, menilai kasus ini menunjukkan pergeseran berbahaya dalam praktik hukum.


“Kita sedang menyaksikan bagaimana hukum kehilangan proporsinya. Perbedaan penilaian harga jasa diubah menjadi dugaan korupsi, sementara fakta bahwa yang bersangkutan hanyalah pelaku jasa diabaikan. Ini preseden berbahaya,” ujarnya.


Menurut Fauzan, kegagalan membedakan antara pelaku teknis dan pemegang kewenangan anggaran menjadi akar persoalan. Dalam prinsip hukum yang sehat, pertanggungjawaban pidana seharusnya melekat pada pihak yang memiliki kontrol atas anggaran, bukan pada pelaksana teknis di lapangan.


Ia menambahkan, perluasan subjek pidana seperti ini berpotensi menciptakan ketakutan sistemik di kalangan pelaku industri kreatif.


“Kalau logika ini dipertahankan, maka setiap desainer, videografer, atau pekerja kreatif yang bekerja sama dengan pemerintah bisa sewaktu-waktu dituduh merugikan negara hanya karena perbedaan tafsir harga. Ini tidak hanya tidak adil, tapi berbahaya,” tegasnya.


Kasus ini juga menyoroti lemahnya kerangka regulasi dalam melindungi pelaku ekonomi kreatif. Di satu sisi, negara mendorong sektor ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap para pelakunya dinilai belum memadai.


Perhatian dari Komisi III DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 30 Maret 2026 menjadi sinyal bahwa persoalan ini telah melampaui ranah individu dan masuk ke wilayah kebijakan publik.


Langkah cepat dari Ketua Umum GEKRAFS Kawendra Lukistian serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga mendapat apresiasi. Penangguhan penahanan terhadap Amsal pasca RDPU dinilai sebagai bentuk komitmen awal dalam menjaga keadilan bagi pelaku ekonomi kreatif.


Ke depan, kasus seperti ini dinilai tidak boleh terulang. Dengan jumlah pelaku ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang, kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas dan komprehensif menjadi mendesak.


Penguatan regulasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi berbasis tafsir subjektif, serta memastikan industri kreatif dapat tumbuh secara berkelanjutan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.


(Ahmad).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com