DPP di Bawah Soegiharto Santoso Tegaskan Tuntaskan Sengketa15 Tahun Konflik APKOMINDO
Selasa, 17-03-2026 - 18:26:03 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Memasuki tahun ke-15 konflik internal APKOMINDO, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepemimpinan Soegiharto Santoso atau Hoky menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebenaran dan kepastian hukum secara tegas, berintegritas, dan transparan.


Sengketa panjang yang bermula pada 2011 akibat keputusan pembekuan pengurus oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) kini telah berkembang menjadi rangkaian perkara hukum yang kompleks dan tersebar di berbagai lembaga peradilan. Dari perkara perdata hingga pidana, konflik ini mencatat sedikitnya 37 perkara yang masih bergulir hingga tahun 2026.


Perkara awal tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM, yang menjadi titik awal eskalasi konflik berkepanjangan. Sejak itu, berbagai proses hukum terus berlanjut hingga ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.


DPP APKOMINDO: Konsisten Jaga Integritas dan Kepastian Hukum


Di tengah kompleksitas konflik, DPP APKOMINDO di bawah kepemimpinan Hoky menunjukkan sikap konsisten dalam menjaga marwah organisasi dan menegakkan prinsip hukum. Bahkan saat menghadapi kriminalisasi yang sempat membuatnya menjalani penahanan selama 43 hari, Hoky tetap memilih jalur hukum sebagai sarana pembuktian kebenaran—hingga akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Bantul.


“Kami tidak pernah mundur dalam menghadapi tekanan apa pun. Bagi kami, hukum adalah jalan untuk menemukan kebenaran, bukan alat untuk menekan. Integritas harus dijaga, sekalipun harus melalui proses panjang dan melelahkan,” tegas Soegiharto Santoso.


37 Perkara dan Potensi Rekor Nasional


Akumulasi perkara yang mencapai puluhan kasus menjadikan konflik ini sebagai salah satu sengketa organisasi terpanjang dan paling kompleks di Indonesia. Bahkan, kondisi ini dinilai berpotensi mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai konflik organisasi dengan jumlah perkara hukum terbanyak.


Namun bagi DPP APKOMINDO, jumlah perkara bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari perjuangan panjang untuk meluruskan fakta hukum yang dinilai telah disimpangkan.


Sorotan Dugaan Rekayasa Hukum dan Dokumen


Dalam perkembangan terbaru, DPP APKOMINDO juga menyoroti dugaan rekayasa hukum, termasuk keberadaan Akta Pendirian APKOMINDO DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2015 yang diduga memuat keterangan tidak sesuai fakta.


Bersama Sekretaris Jenderal Puguh Kuswanto, Hoky telah melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius organisasi untuk membuka fakta secara terang benderang.


Kasasi Baru Kembali Muncul


Memasuki 2026, dinamika konflik kembali berlanjut dengan munculnya permohonan kasasi terkait perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam perkara tersebut, DPP APKOMINDO di bawah kepemimpinan Hoky menjadi pihak termohon, menegaskan posisi legal yang terus dipertahankan melalui jalur konstitusional.


Hoky: Kebenaran Tidak Bisa Ditutup Selamanya


Hoky menegaskan bahwa seluruh perjalanan panjang ini merupakan bagian dari proses menuju keadilan yang hakiki.


“Kebenaran tidak akan pernah hilang. Mungkin tertunda, tetapi tidak akan pernah tertutup. Pada akhirnya, semua pihak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap langkah hukum yang diambil,” ujarnya tegas.


Ia juga menyampaikan bahwa ujian panjang yang dihadapinya justru menjadi fondasi lahirnya komitmen kuat terhadap penegakan hukum, hingga akhirnya dirinya menempuh jalan sebagai advokat dan mendirikan organisasi advokat di bidang teknologi informasi.


“Perjalanan ini bukan sekadar konflik organisasi, tetapi proses pembelajaran tentang arti keteguhan, keadilan, dan tanggung jawab. Kami akan terus berdiri di jalur hukum yang benar, apa pun risikonya,” tambahnya.


Komitmen Transparansi untuk Publik


DPP APKOMINDO menegaskan bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi. Dengan transparansi tersebut, masyarakat diharapkan dapat menilai secara objektif perjalanan konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.


Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, satu hal yang tetap ditegaskan oleh DPP APKOMINDO: perjuangan hukum tidak akan berhenti hingga kebenaran benar-benar ditegakkan dan kepastian hukum tercapai.


(Sudirlam).


 




 
Berita Lainnya :
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    02 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    03 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    04 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    05 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    06 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    07 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    08 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    09 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    10 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    11 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    12 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    13 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    14 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    15 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    16 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    17 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    18 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    19 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    20 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    21 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    22 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com