Klarifikasi Isu Tuduhan Penyekapan oleh Korem 163/Wira Satya dan Tuduhan Pemerasan Terhadap LPKRI
Denpasar, - Menyikapi berkembangnya berbagai informasi dan narasi di ruang publik terkait dugaan penyekapan oleh Korem 163/Wira Satya Denpasar serta tuduhan pemerasan yang diarahkan kepada LPKRI, Kuasa Hukum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Berdasarkan hasil klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk penjelasan dari Kapten Wahyu, diperoleh kejelasan bahwa tuduhan yang menyatakan Korem melakukan penyekapan tidak benar. Narasi tersebut dinilai tidak memiliki dasar fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, tuduhan yang menyebut LPKRI melakukan pemerasan juga tidak benar. Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Wartikno, secara tegas telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan.
Sebagai Kuasa Hukum GWI, kami menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar di tengah masyarakat harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, verifikasi, akurasi, dan tanggung jawab hukum.
Penyebaran tuduhan yang belum terbukti hanya akan menimbulkan kegaduhan publik serta berpotensi merusak nama baik individu, organisasi, maupun institusi.
Prinsip Hukum yang Harus Dijunjung
Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan due process of law, di mana setiap tuduhan harus disertai bukti yang sah serta melalui proses hukum yang benar.
Penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan pihak lain berpotensi masuk ke dalam ranah hukum, antara lain: Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Pencemaran nama baik dan/atau fitnah, apabila memenuhi unsur pidana yang berlaku.
Penyebaran informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, apabila dilakukan melalui media digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait isu dugaan penyekapan, klarifikasi dari pihak Korem melalui Kapten Wahyu justru menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar.
Oleh karena itu, penyebaran informasi yang menyatakan Korem melakukan penyekapan tanpa dasar yang sah harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun merusak reputasi institusi.
Demikian pula terhadap LPKRI, tuduhan pemerasan yang diarahkan kepada lembaga tersebut belum pernah terbukti secara hukum dan telah dibantah secara resmi oleh Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali.
Kuasa Hukum GWI menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut:
Menegaskan bahwa tuduhan Korem melakukan penyekapan adalah tidak benar, sebagaimana hasil klarifikasi dari Kapten Wahyu.
Menegaskan bahwa tuduhan LPKRI melakukan pemerasan adalah tidak benar, sebagaimana klarifikasi Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Wartikno.
Meminta seluruh pihak, termasuk oknum tertentu, media, maupun pengguna media sosial, untuk menghentikan penyebaran narasi dan framing yang tidak didasarkan pada fakta serta bukti hukum yang sah.
Mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi secara utuh dan berimbang.
Menegaskan bahwa apabila masih terdapat pihak yang secara sengaja menyebarkan tuduhan tidak benar dan merusak nama baik pihak tertentu, maka langkah hukum perdata maupun pidana tidak akan dikesampingkan.
“Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh opini liar, framing sepihak, dan tuduhan tanpa dasar. Kami tegaskan bahwa tuduhan penyekapan oleh Korem tidak benar sebagaimana hasil klarifikasi dari Kapten Wahyu.
Demikian pula tuduhan pemerasan terhadap LPKRI telah dibantah secara resmi oleh Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Saudara Wartikno. Siapa pun yang menuduh wajib membuktikan. Jika tidak mampu membuktikan, jangan membangun fitnah di ruang publik,” ujar Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, selaku Kuasa Hukum GWI, dalam rilisnya, Kamis (12/3/202.
Ia juga mengingatkan bahwa kehormatan lembaga, organisasi, dan individu dilindungi oleh hukum.
“Setiap pernyataan, unggahan, maupun pemberitaan di ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang informasi dijadikan alat pembunuhan karakter,” tegasnya.
Melalui siaran pers ini, Kuasa Hukum GWI mengajak seluruh pihak untuk kembali pada prinsip objektivitas, verifikasi, dan penghormatan terhadap hukum.
Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan beradab, bukan melalui penyebaran tuduhan yang belum terbukti yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Kuasa Hukum GWI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara serius demi menjaga marwah hukum, melindungi nama baik pihak-pihak yang dirugikan, serta memastikan ruang publik tidak dipenuhi oleh informasi yang tidak benar.
(Nussalim/Dali).
Komentar Anda :