KUASA HUKUM GWI
Klarifikasi Isu Tuduhan Penyekapan oleh Korem 163/Wira Satya dan Tuduhan Pemerasan Terhadap LPKRI
Kamis, 12-03-2026 - 12:24:30 WIB
Kuasa Hukum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Baca juga:
   
 

 


Denpasar, - Menyikapi berkembangnya berbagai informasi dan narasi di ruang publik terkait dugaan penyekapan oleh Korem 163/Wira Satya Denpasar serta tuduhan pemerasan yang diarahkan kepada LPKRI, Kuasa Hukum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.


Berdasarkan hasil klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk penjelasan dari Kapten Wahyu, diperoleh kejelasan bahwa tuduhan yang menyatakan Korem melakukan penyekapan tidak benar. Narasi tersebut dinilai tidak memiliki dasar fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.


Selain itu, tuduhan yang menyebut LPKRI melakukan pemerasan juga tidak benar. Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Wartikno, secara tegas telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan.


Sebagai Kuasa Hukum GWI, kami menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar di tengah masyarakat harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, verifikasi, akurasi, dan tanggung jawab hukum. 


Penyebaran tuduhan yang belum terbukti hanya akan menimbulkan kegaduhan publik serta berpotensi merusak nama baik individu, organisasi, maupun institusi.


Prinsip Hukum yang Harus Dijunjung
Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan due process of law, di mana setiap tuduhan harus disertai bukti yang sah serta melalui proses hukum yang benar.


Penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan pihak lain berpotensi masuk ke dalam ranah hukum, antara lain: Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.


Pencemaran nama baik dan/atau fitnah, apabila memenuhi unsur pidana yang berlaku.


Penyebaran informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, apabila dilakukan melalui media digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Terkait isu dugaan penyekapan, klarifikasi dari pihak Korem melalui Kapten Wahyu justru menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar. 


Oleh karena itu, penyebaran informasi yang menyatakan Korem melakukan penyekapan tanpa dasar yang sah harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun merusak reputasi institusi.


Demikian pula terhadap LPKRI, tuduhan pemerasan yang diarahkan kepada lembaga tersebut belum pernah terbukti secara hukum dan telah dibantah secara resmi oleh Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali.


Kuasa Hukum GWI menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut:
Menegaskan bahwa tuduhan Korem melakukan penyekapan adalah tidak benar, sebagaimana hasil klarifikasi dari Kapten Wahyu.


Menegaskan bahwa tuduhan LPKRI melakukan pemerasan adalah tidak benar, sebagaimana klarifikasi Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Wartikno.


Meminta seluruh pihak, termasuk oknum tertentu, media, maupun pengguna media sosial, untuk menghentikan penyebaran narasi dan framing yang tidak didasarkan pada fakta serta bukti hukum yang sah.


Mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi secara utuh dan berimbang.


Menegaskan bahwa apabila masih terdapat pihak yang secara sengaja menyebarkan tuduhan tidak benar dan merusak nama baik pihak tertentu, maka langkah hukum perdata maupun pidana tidak akan dikesampingkan.


“Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh opini liar, framing sepihak, dan tuduhan tanpa dasar. Kami tegaskan bahwa tuduhan penyekapan oleh Korem tidak benar sebagaimana hasil klarifikasi dari Kapten Wahyu. 
Demikian pula tuduhan pemerasan terhadap LPKRI telah dibantah secara resmi oleh Ketua DPD LPKRI Denpasar Bali, Saudara Wartikno. Siapa pun yang menuduh wajib membuktikan. Jika tidak mampu membuktikan, jangan membangun fitnah di ruang publik,” ujar Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, selaku Kuasa Hukum GWI, dalam rilisnya, Kamis (12/3/202.


Ia juga mengingatkan bahwa kehormatan lembaga, organisasi, dan individu dilindungi oleh hukum.


“Setiap pernyataan, unggahan, maupun pemberitaan di ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang informasi dijadikan alat pembunuhan karakter,” tegasnya.


Melalui siaran pers ini, Kuasa Hukum GWI mengajak seluruh pihak untuk kembali pada prinsip objektivitas, verifikasi, dan penghormatan terhadap hukum.


Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan beradab, bukan melalui penyebaran tuduhan yang belum terbukti yang berpotensi menyesatkan masyarakat.


Kuasa Hukum GWI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara serius demi menjaga marwah hukum, melindungi nama baik pihak-pihak yang dirugikan, serta memastikan ruang publik tidak dipenuhi oleh informasi yang tidak benar.


(Nussalim/Dali).


 


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    02 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    03 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    04 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    05 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    06 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    07 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    08 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    09 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    10 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    11 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    12 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    13 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    14 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    15 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    16 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    17 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    18 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    19 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    20 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    21 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    22 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com