PERMAHI Banten Soroti Kebijakan Tunjangan Kinerja Badan Gizi Nasional, Dorong Reformasi Sistem Penggajian ASN
Selasa, 10-03-2026 - 20:35:58 WIB
Baca juga:
   
 

 


Banten, - Kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2025 yang menetapkan besaran tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, mulai dari kelas 1 hingga kelas 17 dengan kisaran sekitar Rp2,5 juta hingga Rp33,24 juta per bulan.


Secara konseptual, tunjangan kinerja dirancang sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas aparatur serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini juga memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait ketimpangan penghasilan antar lembaga serta dominasi komponen tunjangan dibandingkan gaji pokok dalam struktur penghasilan ASN.


Ketua Komisariat PERMAHI UIN Banten, Muhammad Haikal, menilai kebijakan tunjangan kinerja memang penting sebagai insentif bagi aparatur negara. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem penggajian ASN tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas.


“Pemberian tunjangan kinerja memang penting untuk mendorong profesionalitas ASN. Namun pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem penggajian aparatur negara tidak menimbulkan ketimpangan antar lembaga. Struktur penghasilan ASN seharusnya lebih transparan, proporsional, dan berbasis pada prinsip keadilan,” ujar Haikal.


Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada skema tunjangan berpotensi menciptakan disparitas di dalam birokrasi. Oleh karena itu, menurutnya reformasi sistem penggajian ASN perlu diarahkan pada model yang lebih sederhana dan terintegrasi.


“Ke depan, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan *single salary system* agar gaji dan tunjangan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih jelas dan berkeadilan. Hal ini penting untuk memperkuat reformasi birokrasi sekaligus menjaga profesionalitas ASN,” tambahnya.


Sementara itu, Ketua DPC PERMAHI Banten, M. Nurul Hakim, menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan tunjangan kinerja harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka membangun sistem birokrasi yang lebih adil dan merata.


Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kinerja aparatur, tetapi juga menyangkut keadilan dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia negara.


“Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kinerja aparatur, tetapi juga mengenai keadilan dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tunjangan kinerja tidak menciptakan kesenjangan yang terlalu jauh antar lembaga,” ujarnya.


Ia juga mendorong agar pemerintah melakukan pembaruan sistem penggajian ASN secara komprehensif sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.


PERMAHI di Provinsi Banten berharap kebijakan terkait tunjangan kinerja, termasuk yang berlaku di Badan Gizi Nasional, dapat terus dievaluasi agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam administrasi pemerintahan.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    02 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    03 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    04 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    05 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    06 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    07 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    08 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    09 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    10 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    11 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    12 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    13 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    14 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    15 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    16 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    17 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    18 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    19 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    20 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    21 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    22 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com