Ketua DPK SATMA AMPI STAIN Madina Desak Pemkab Tata Percepatan Penetapan WPR dan Tambang Rakyat
Selasa, 10-03-2026 - 17:28:10 WIB
Ketua DPK SATMA AMPI STAIN Mandailing Natal, Ramli Lubis.
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ke-27 dinilai tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan tanpa diiringi dengan evaluasi serius terhadap berbagai persoalan daerah yang hingga kini belum terselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lambannya penataan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta belum jelasnya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang selama ini menjadi harapan masyarakat penambang di daerah tersebut.


Ketua DPK SATMA AMPI STAIN Mandailing Natal, Ramli Lubis, secara tegas mengkritik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menata sektor pertambangan rakyat.


Menurutnya, hingga saat ini pemerintah daerah belum menghadirkan langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang. Padahal persoalan tambang rakyat di Mandailing Natal sudah berlangsung cukup lama dan terus menjadi polemik di tengah masyarakat.


“Di usia ke-27 Kabupaten Mandailing Natal ini, kita harus berani mengatakan bahwa pemerintah daerah masih terlihat lamban dalam menata Izin Pertambangan Rakyat. Padahal persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menyangkut kehidupan banyak masyarakat,” tegas Ramli Lubis.


Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat penambang berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi mereka menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat, namun di sisi lain mereka tidak memiliki kepastian legalitas karena lambannya proses penataan wilayah pertambangan rakyat dan penerbitan IPR.


“Negara tidak boleh membiarkan masyarakat bekerja dalam ketidakjelasan hukum. Jika pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, maka penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan IPR harus dipercepat,” ujarnya.


Ramli juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika ingin melakukan penertiban atau penindakan terhadap aktivitas tambang rakyat, tetapi harus menghadirkan solusi yang jelas dan berpihak kepada masyarakat.


“Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika ingin menertibkan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, dengan regulasi yang jelas, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor tambang rakyat,” katanya.


Ia menilai persoalan tambang rakyat di Mandailing Natal sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kebijakan yang benar-benar memberikan kepastian bagi masyarakat.


“Selama ini persoalan tambang rakyat di Mandailing Natal seolah dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. Pemerintah daerah tidak boleh terus bersikap lamban, karena yang menjadi korban dari ketidakjelasan kebijakan ini adalah masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat,” ujarnya.


Menurut Ramli, selain persoalan IPR, pemerintah juga dinilai belum maksimal dalam mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Mandailing Natal.


“Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR ini sangat penting karena menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pertambangan secara legal. Tanpa WPR yang jelas, masyarakat penambang akan terus berada dalam ketidakpastian hukum,” jelasnya.


Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih aktif mendorong percepatan penetapan WPR dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.


“Jika pemerintah daerah benar-benar serius, maka percepatan penetapan WPR harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terus bekerja tanpa perlindungan hukum hanya karena lambannya proses kebijakan,” tegas Ramli Lubis.


Menurutnya, persoalan tambang rakyat bukanlah isu baru di Mandailing Natal. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki langkah strategis untuk menyelesaikannya.


“Tambang rakyat ini bukan persoalan baru. Sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu kepastian dari pemerintah. Kalau sampai hari ini belum juga ada langkah nyata, wajar jika publik menilai pemerintah daerah belum memiliki keberanian dan keseriusan dalam menata sektor ini,” katanya.


Ramli juga mengingatkan bahwa penetapan WPR bukan hanya soal legalitas tambang, tetapi juga menyangkut penataan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah.


“Dengan adanya WPR yang jelas, pemerintah bisa menata aktivitas tambang rakyat secara lebih tertib, mengawasi dampak lingkungannya, serta memastikan bahwa hasil tambang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” tutup Ramli Lubis.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    02 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    03 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    04 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    05 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    06 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    07 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    08 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    09 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    10 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    11 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    12 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    13 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    14 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    15 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    16 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    17 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    18 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    19 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    20 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    21 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    22 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com