Prof Denny Indrayana Tuding Penetapan Tersangka Kementan SYL Bermuatan Politis
Kamis, 15-06-2023 - 20:02:25 WIB
Prof Denny Indrayana. (Foto: Twiter)
Baca juga:
   
 

Jakarta - Penetapan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di nilai bermuatan politis.

Hal ini disampaikan, Prof Denny Indrayana  mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ( Wamen Menkumham) era Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Prof Denny, yang juga pakar hukum tata negara menyebut, penetapan tersangka terhadap Syahrul Yasin Limpo dinilai untuk menggoyang Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Syahrul merupakan kader Partai NasDem yang kedua, setelah sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo.

"Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial SYL. Tujuannya jelas, mengganggu koalisin KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," kata Denny Indrayana dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Selasa (14/6/2023).

Denny yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat ini menegaskan, gangguan tersebut akan semakin mengukuhkan Partai NasDem untuk tegas mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

"Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, 'Abang ini jangan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan," ungkap Denny.

Denny menyebut, hukum kini benar-benar direndahkan menjadi alat untuk mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan.

Denny bahkan mengutarakan, terdapat Pimpinan KPK yang menemui seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Denny tidak mengungkap jelas identitasnya.

"Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang Menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti, dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol.

da empat dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah.

Sang menteri senior mengatakan, jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum," papar Denny.

"Sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini, karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK," sambungnya.

Denny khawatir perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hanya akan digunakan dalam memuaskan hasrat penguasa untuk kepentingan politik.

Dia juga menduga, setelah diperpanjang setahun masa jabatan  Firli Bahuri melalui MK, maka bergerak cepat untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diantaranya Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga terseret kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pengusutan dugaan korupsi di Kementan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima lembaga KPK, dan berdasarkan laporan itu ditindaklanjuti dan ditelisik," ujar Ali sambil berjanji akan menyampaikannya ke publik.

Ali Fikri menjelaskan, kasus ini masih pada proses penyelidikan, lebih lanjut akan disampaikan perkembangannya.

Dilansir JawaPos.com, Syahrul Yasin Limpo, selaku Menteri Pertanian, diduga bersama-sama dengan anak buahnya, KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) & HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022 / Direktur alat mesin pertanian tahun 2023) melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Adapun perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang, terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian Th. 2019-2023.

Diduga tindak pidana korupsi ini, terkait masalah penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, pembantuan, bersama-sama perbuatan berlanjut, penggabungan beberapa perkara lainnya.

Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12B UU No. 20 / 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Dig)





 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com