Satma AMPI Madina Kritik Pencairan ADD dan Transparansi Informasi Publik
Jumat, 06-03-2026 - 23:40:29 WIB
Ilustrasi.
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Pernyataan Ketua APDESI Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Miswaruddin, yang meminta Pemerintah Kabupaten segera mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) periode Januari hingga Maret 2026 sebelum Idulfitri menuai kritik keras dari kalangan pemuda.


Bendahara Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Satma AMPI) Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Saleh, menilai desakan tersebut berpotensi menabrak prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.


Menurut Saleh, pencairan dana desa harus tetap mengacu pada aturan administrasi yang jelas, termasuk penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya.


“Tidak boleh ada logika ‘cair dulu, urusan belakangan’. Dana desa adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum,” kata Saleh dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.


Ia menilai alasan kebutuhan menjelang Idulfitri tidak dapat dijadikan dasar untuk melonggarkan aturan yang telah ditetapkan dalam tata kelola keuangan desa.


Saleh menegaskan organisasi yang menaungi para kepala desa seharusnya berperan aktif meningkatkan kedisiplinan administrasi di tingkat desa, bukan justru mendorong pemerintah daerah memberikan dispensasi yang berpotensi melanggar prosedur.


“Kalau memang kesejahteraan perangkat desa menjadi prioritas, seharusnya APDESI mendorong desa-desa anggotanya tertib administrasi sejak awal tahun, bukan baru bersuara keras ketika hari raya sudah dekat,” ujarnya.


Di sisi lain, Saleh juga menyoroti fenomena yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Mandailing Natal, yakni maraknya permintaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran desa yang tidak ditanggapi oleh sejumlah pemerintah desa.


Menurutnya, beberapa permohonan informasi publik bahkan telah bergulir menjadi sengketa hingga ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.


Kondisi tersebut dinilai berpotensi berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tidak ada penyelesaian secara terbuka dan transparan dari pihak pemerintah desa.


“Ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi ada desakan agar dana desa segera dicairkan, tetapi di sisi lain banyak desa yang tidak merespons permintaan informasi publik masyarakat,” tegas Saleh.


Ia menilai fenomena tersebut dapat menjadi preseden buruk di mata masyarakat karena memperlihatkan lemahnya komitmen sebagian aparatur desa terhadap prinsip keterbukaan informasi.


Saleh mengaku meyakini masih banyak desa yang belum sepenuhnya memahami kewajiban memberikan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bahkan, menurutnya, tidak sedikit aparatur desa yang diduga merasa khawatir membuka informasi karena dokumen pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap.


“Saya yakin masih banyak desa yang sebenarnya belum memahami sepenuhnya kewajiban memberikan informasi kepada publik, atau bahkan takut membuka data karena dokumen pertanggungjawaban anggarannya belum lengkap,” ujarnya.


Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi organisasi kepala desa untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan transparansi anggaran.


Menurut Saleh, pemerintah daerah juga harus tetap berdiri pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, meskipun terdapat berbagai tekanan atau desakan dari pihak tertentu.


“Uang negara sekecil apa pun memiliki prosedur yang harus dihormati. Jangan sampai tata kelola keuangan desa di Mandailing Natal rusak hanya karena tekanan politik atau narasi populis,” katanya.


Saleh berharap polemik ini dapat menjadi momentum memperkuat transparansi dan disiplin administrasi desa agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tetap terjaga.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    02 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    03 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    04 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    05 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    06 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    07 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    08 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    09 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    10 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    11 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    12 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    13 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    14 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    15 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    16 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    17 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    18 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    19 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    20 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    21 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    22 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com