Polda Gorontalo Tegaskan Jual Beli Emas PETI Ilegal, Pembeli dan Penjual Terancam 5 Tahun Penjara
Rabu, 04-03-2026 - 14:57:19 WIB
Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede.
Baca juga:
   
 

Gorontalo, - Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) menegaskan bahwa emas yang berasal dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak boleh diperjualbelikan. Baik penjual maupun pembeli dapat dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba).
‎
‎Penegasan tersebut disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruly Pardede, Rabu (04/02/2026), di Mapolda Gorontalo, merespons keresahan masyarakat menyusul tutupnya sejumlah toko emas di Kabupaten Pohuwato.
‎
‎Maruly menjelaskan, larangan distribusi emas ilegal diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Emas ilegal yang dimaksud adalah emas yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
‎
‎“Yang menjual bisa dipidana, yang membeli juga bisa dipidana. Ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar,” tegasnya.
‎
‎Bahkan, kata dia, dalam kondisi tertentu penyidik dapat menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan aliran dana atau aset hasil transaksi emas ilegal.
‎
‎“Jika hasil penjualan itu dibelikan aset atau dialihkan dalam bentuk lain, bisa ditelusuri dan diproses lebih lanjut,” ujarnya.
‎
‎Kedepankan Sosialisasi, Tegakkan Hukum Jika Membandel
‎
‎Ditkrimsus Polda Gorontalo menegaskan bahwa langkah penegakan hukum tidak dilakukan secara tiba-tiba. Aparat lebih dulu mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan patroli di sejumlah titik pertambangan ilegal.
‎Namun, terhadap pelaku yang tetap beroperasi tanpa izin, penindakan tetap dilakukan.
‎
‎“Kami sudah melakukan himbauan dan langkah preventif. Jika masih membandel, tentu dilakukan penegakan hukum,” jelas Maruly.
‎
‎Menurutnya, tren aktivitas PETI di Gorontalo menunjukkan penurunan signifikan setelah dilakukan penertiban intensif sepanjang 2025 hingga awal 2026.
‎
‎Dorong Percepatan IPR
‎
‎Di sisi lain, Polda Gorontalo mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat dapat menambang secara legal dan bertanggung jawab.
‎Berdasarkan hasil koordinasi terakhir antara Kapolda Gorontalo dan Gubernur Gorontalo, tercatat sudah ada 16 pemohon IPR yang tengah diproses di tingkat provinsi.
‎
‎“Para penambang melalui koperasi diharapkan segera mengajukan permohonan IPR ke pemerintah provinsi,” katanya.
‎
‎Ia menjelaskan, apabila lokasi yang diusulkan berada di kawasan hutan sosial, maka akan diajukan pelepasan kawasan ke Kementerian Kehutanan. Sementara jika masuk kawasan hutan produksi terbatas, akan diproses melalui skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
‎
‎Dengan percepatan tersebut, aparat optimistis masyarakat yang patuh aturan dapat kembali beraktivitas secara legal, sekaligus memperhatikan aspek lingkungan dan pascatambang.
‎
‎Pembeli Wajib Berizin
‎
‎Maruly juga menegaskan bahwa pembeli emas wajib memiliki izin resmi atau berbadan hukum. Emas yang dibeli harus berasal dari sumber yang sah, yakni pemegang IPR, bukan dari aktivitas PETI.
‎
‎“Kalau mengacu regulasi, pembeli emas harus memiliki izin. Dan yang dibeli adalah emas dari hasil legal, bukan dari tambang ilegal,” tegasnya.
‎
‎Ia menambahkan, asal-usul emas dapat ditelusuri melalui proses penyelidikan (tracing). Polda Gorontalo juga masih mendalami kemungkinan peredaran emas ilegal yang melibatkan investor dari luar daerah maupun pihak lokal.
‎
‎Sejauh ini, dari sejumlah perkara yang ditangani pada 2025 hingga awal 2026, sebagian investor tambang ilegal diketahui berasal dari luar Gorontalo. Namun, penyelidikan tetap terbuka terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
‎
‎Polda Gorontalo mengimbau seluruh toko emas agar tidak membeli emas dari hasil tambang ilegal serta meminta masyarakat penambang segera mengurus legalitas melalui IPR.
‎
(Rls).




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com