Kornas Presidium Pemuda Timur Tegaskan Dukungan, Jaga Independensi Polri dari Intervensi Politik
Jakarta, - Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri berbagai elemen pemuda lintas daerah di Indonesia Timur, pada Selasa (03/3/2026).
Dalam sambutannya, Sandri menyampaikan bahwa generasi muda Indonesia Timur bukanlah kelompok yang terpinggirkan, melainkan komunitas yang terus berkembang dan memperkuat eksistensinya dalam dinamika kebangsaan.
“Kita ini bukan termarginalkan. Kita memang baru berkembang dan menemukan momentum untuk bersatu. Acara seperti ini penting, karena silaturahmi dan saling mengenal adalah kunci membangun kekuatan kolektif,” tegasnya.
Ia menekankan, tradisi berkumpul dan berbuka puasa bersama bukan sekadar seremoni biasa, melainkan bagian dari budaya masyarakat Timur yang majemuk baik dalam keyakinan, entitas sosial, maupun latar belakang kultural. Dalam kemajemukan itulah persatuan harus terus dirawat.
Dukungan Konstitusional dan Supremasi Sipil
Presidium Pemuda Timur memandang bahwa dukungan terhadap Polri di bawah Presiden bukan sekadar sikap politis, melainkan bentuk konsistensi terhadap amanat **Undang-Undang Dasar 1945** dan prinsip supremasi sipil dalam tata kelola negara.
Menurut Sandri, garis komando langsung di bawah Presiden penting untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian di tengah tantangan global yang kian kompleks.
“Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dinamika global berimplikasi pada keamanan nasional. Maka untuk memastikan pendekatan hukum berjalan baik dan polisi bekerja profesional, posisi Polri harus langsung di bawah Presiden,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menambah kerumitan birokrasi dan membuka ruang politisasi sektoral yang dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum.
Cegah Konflik Horizontal di Indonesia Timur
Presidium Pemuda Timur menilai bahwa independensi Polri sangat krusial, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia yang memiliki keragaman tinggi dan potensi gesekan sosial.
“Menjaga independensi Polri berarti menyelamatkan masyarakat Indonesia, khususnya di Timur, dari konflik horizontal baik konflik antar kampung, antar kelompok, antar pulau, maupun antar agama,” tambah Sandri.
Ia menegaskan, Polri sebagai institusi negara memiliki peran strategis sebagai penyatu Nusantara, sehingga stabilitas dan netralitasnya harus dijaga dari segala bentuk intervensi.
Empat Sikap Tegas Presidium Pemuda Timur
Dalam deklarasinya, Kornas Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap:
1. Setia pada Konstitusi.
Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menjaga Independensi Tanpa Intervensi.
Posisi Polri di bawah Presiden adalah harga mati untuk menjaga netralitas dan profesionalisme kepolisian.
3. Polri sebagai Penyatu Nusantara.
Masyarakat Indonesia Timur membutuhkan Polri yang berada langsung di bawah komando Presiden demi menjaga stabilitas dan persatuan.
4. Mendukung Transformasi Polri Presisi
Mendukung penuh transformasi Polri menuju institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Di akhir pernyataannya, Sandri Rumanama menegaskan bahwa Pemuda Timur siap menjadi benteng pertahanan moral dan konstitusional bagi institusi Polri.
“Kami berdiri tegak. Segala upaya untuk melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas nasional dan tidak akan kami diamkan,” pungkasnya.
(Rifai).
Komentar Anda :