Ketua Fraksi PDIP Lamongan Desak Kenaikan Gaji Guru di 2026, Masak Kalah Sama Pegawai MBG?
Minggu, 01-03-2026 - 20:16:13 WIB
Anggota Komisi D DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati.
Baca juga:
   
 

 


Lamongan, - Memasuki tahun 2026, potret buram kesejahteraan tenaga pendidik di daerah masih menjadi luka yang menganga. Di saat beban mencerdaskan bangsa semakin berat, ribuan guru di Lamongan nyatanya masih harus bertahan hidup dengan upah yang jauh dari kata layak. Kondisi ini memicu reaksi keras dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan.


Anggota Komisi D DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati, atau yang akrab disapa Ning Erna menegaskan bahwa urgensi kenaikan gaji guru, terutama mereka yang belum berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sudah pada tahap darurat. 


"Mereka mengajar dengan jam kerja yang sama, tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa, namun gajinya masih rata-rata Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Ini angka yang saya rasa sama sekali tidak layak untuk kesejahteraan mereka," ujar Ning Erna kepada tim media, Kamis (26/2/2026).


Ironi Sektor Pendidikan: "Masa Kalah sama Pegawai MBG?"


Ning Erna menyoroti perbandingan yang belakangan santer di masyarakat mengenai penghasilan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih kompetitif dibanding gaji guru honorer. Menurutnya, pemerintah harus malu dan segera berbenah jika penggerak fondasi negara justru dibiarkan berada di garis kemiskinan.


"Kalau ada yang berkomentar 'masa kalah sama gaji pegawai MBG', itu tamparan keras. Pemerintah harus berpikir bagaimana memperjuangkan guru sebagai landasan dasar kemajuan negara ini," cetusnya.


Memutus Rantai Birokrasi: Rumusnya Sederhana
Seringkali, kenaikan gaji hanya manis di atas kertas namun "layu" saat eksekusi karena birokrasi yang berbelit. Menanggapi hal ini, Ning Erna menawarkan solusi konkret yang taktis. Ia mendesak adanya transparansi data dan sinkronisasi anggaran secara langsung.


"Dinas Pendidikan punya data update daftar guru, baik swasta maupun negeri. Sangat jelas siapa yang belum PPPK. Solusinya? Duduk bersama DPRD, Dispendik, dan Tim TAPD. Hitung total kebutuhan: jumlah guru non-PPPK dikalikan UMK Lamongan. Cari tahu butuh berapa dana setahun. Jangan dibuat rumit," tegasnya.


Pangkas Anggaran "Seremonial" demi Pendidikan
Kritik tajam juga dilontarkan Ning Erna terhadap postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan pada APBD 2026. Ia menyayangkan hingga akhir 2025, dorongan kenaikan gaji guru belum terlihat signifikan dalam draf anggaran.
Sebagai bentuk pengawasan di Komisi D, ia menuntut Pemerintah Daerah melakukan evaluasi radikal terhadap penggunaan APBD.


"Cek anggaran pendidikan, cukup tidak? Kalau tidak cukup, cari sumbernya. Pemerintah daerah harus berani memangkas kegiatan-kegiatan yang kurang penting dan tidak pro-rakyat. Alokasikan itu untuk guru," tambah Ning Erna.


Sejalan dengan Suara Pusat


Desakan Ning Erna di level daerah ini selaras dengan perjuangan di tingkat nasional. Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, juga vokal mendesak pemerintah merealisasikan kenaikan gaji guru tanpa hambatan administratif. Bagi PDI Perjuangan, sertifikasi tidak boleh menjadi "tembok" yang menghalangi guru honorer untuk mendapatkan hak hidup layak.


Mengenai isu kesenjangan antara PPPK dan PNS, Ning Erna tetap berpijak pada regulasi yang ada. Ia menekankan bahwa meski kesejahteraan (gaji) harus setara berdasarkan beban kerja, status kepegawaian tetap harus mengikuti jalur konstitusional. "Jika PPPK ingin menjadi PNS, tentu harus mengikuti aturan yang berlaku seperti Test CPNS," pungkasnya.


(Rls).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com