Putusan KI Sumut Diabaikan? Amarullah Ultimatum Dua Kades Mandailing Natal Soal APBDes dan SPJ 2024
Kamis, 26-02-2026 - 19:42:03 WIB
Muhammad Amarullah.
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang bersifat final dan mengikat kini berada di titik krusial. Di tingkat desa, amar putusan itu belum juga dijalankan, memantik respons tegas dari Muhammad Amarullah, putra daerah Mandailing Natal.


Amarullah resmi melayangkan surat teguran tertanggal 24 Februari 2026 kepada Kepala Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kepala Desa Singengu Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Langkah ini diambil setelah dua putusan sengketa informasi yang dimenangkannya belum dieksekusi.


Putusan Nomor 78/PTS/KIP-SU/I/2026 dan Nomor 79/PTS/KIP-SU/I/2026 pada pokoknya memerintahkan pemerintah desa membuka dan menyerahkan dokumen publik berupa APBDes, Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024, serta Surat Pertanggungjawaban SPJ 2024.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, putusan Komisi Informasi wajib dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak diterima. Namun hingga teguran dilayangkan, menurut Amarullah, belum ada penyerahan dokumen maupun pemberitahuan resmi dari pihak desa.


“Ini bukan sekadar soal dokumen. Ini soal kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak publik untuk tahu,” tegas Amarullah kepada Redaksi.


Ia menilai pengabaian terhadap putusan lembaga negara dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, transparansi anggaran desa bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap badan publik.


Dalam suratnya, Amarullah memberikan tenggat tujuh hari kerja sejak surat diterima untuk melaksanakan amar putusan. Jika tetap diabaikan, ia menyatakan akan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai langkah hukum lanjutan.


“Saya tidak sedang mencari sensasi. Saya hanya menuntut agar hukum ditegakkan. Jika putusan yang sudah final dan mengikat saja tidak dilaksanakan, lalu di mana wibawa negara?” ujarnya tajam.


Surat teguran tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Mandailing Natal, Inspektur Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk kontrol administratif dan pengawasan lintas institusi.


Kasus ini menjadi ujian transparansi dana desa di Mandailing Natal. APBDes dan SPJ merupakan instrumen akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, sehingga keterbukaannya menjadi fondasi kepercayaan publik.


Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Hutabaringin maupun Kepala Desa Singengu Julu terkait pelaksanaan putusan tersebut.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com