Instruksi Gubernur Dilecehkan? Bazar Komersial Bertahan di Zona Hijau, Otoritas Pemprov Kepri Dipertanyakan
Rabu, 25-02-2026 - 10:13:37 WIB
Instruksi resmi Ansar Ahmad tertanggal 23 Februari 2026 yang memerintahkan pembubaran bazar di Zona B kini menjadi sorotan tajam publik.
Baca juga:
   
 

 


Tanjungpinang, - Krisis tata kelola ruang publik kembali mengguncang Taman Gurindam 12. Instruksi resmi Ansar Ahmad tertanggal 23 Februari 2026 yang memerintahkan pembubaran bazar di Zona B kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih berhenti, aktivitas komersial justru masih berlangsung. Vendor yang mengoordinasikan UMKM atas nama “Kota Tua” tetap beroperasi dengan dasar surat Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/100.3.12.10/68/Dispar/2026.


Situasi ini menimbulkan paradoks administratif: ketika perintah kepala daerah telah ditegaskan dan bahkan menjadi dasar pembatalan aksi demonstrasi 24 Februari 2026, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. 


Aparat penegak hukum disebut telah memberikan jaminan bahwa Zona B akan dibubarkan sesuai instruksi gubernur. Namun fakta visual dan kesaksian pedagang mengindikasikan aktivitas tetap berjalan.


Perkumpulan UMKM Taman Gurindam 12 Zona C menilai kondisi ini bukan lagi sekadar polemik teknis, melainkan krisis kewibawaan pemerintahan. Ketua Perkumpulan, Zulkifli Riawan, menegaskan bahwa jika ruang terbuka hijau tetap dijadikan bazar setelah ada perintah pembubaran, maka itu mencederai otoritas kepala daerah. “Instruksi gubernur tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ia harus hadir sebagai tindakan nyata,” ujarnya.


Deni Afrizal menggambarkan dampak langsung di tingkat pedagang. Penurunan omzet, tumpang tindih lokasi usaha, serta ketidakpastian regulasi memperburuk kondisi ekonomi pelaku UMKM lokal. Ia menyebut adanya kesan sebagian pejabat provinsi enggan mengambil langkah tegas terhadap vendor yang tetap beroperasi. 


“Ini bukan sekadar persaingan usaha. Ini soal konsistensi kebijakan dan keberpihakan terhadap pelaku UMKM yang sudah lama menggantungkan hidup di kawasan ini,” katanya.


Sorotan masyarakat sekitar menambah kompleksitas persoalan. Seorang warga menyampaikan bahwa vendor yang sama sebelumnya ditolak beraktivitas di kawasan Kota Tua atau Jalan Merdeka. 


Penolakan tersebut, menurutnya, membuat ruang operasional mereka menyempit, sehingga momentum Ramadan Kurma Fair di Taman Gurindam 12 dijadikan pintu masuk baru.
 
Agenda tersebut diketahui mendapat dukungan sponsorship dari Bank Indonesia dalam kerangka pemberdayaan UMKM.


Namun bagi pedagang Zona C, inti persoalan terletak pada transparansi. Mereka menuntut audit administratif terbuka terhadap seluruh proses perizinan dan penunjukan vendor Bazar Ramadan 2026. 


Surat Dinas Pariwisata yang menjadi dasar operasional dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan instruksi gubernur. Ketidaksinkronan antara keputusan politik dan tindakan teknis dinas memunculkan dugaan maladministrasi yang harus dijawab secara terbuka.


Dari perspektif tata ruang, polemik ini menyentuh prinsip dasar pengelolaan ruang terbuka hijau. Taman Gurindam 12 berfungsi sebagai ruang ekologis dan sosial kota, bukan sekadar lahan serbaguna untuk kegiatan ekonomi jangka pendek. 


Pakar perencanaan kota dari Institut Teknologi Bandung menegaskan bahwa ruang terbuka hijau merupakan infrastruktur ekologis yang menopang kualitas hidup perkotaan. Aktivitas komersial hanya dapat dibenarkan jika bersifat terbatas, temporer, serta tidak mengubah fungsi utama kawasan.


Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia menilai inkonsistensi kebijakan semacam ini berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan daerah. Dalam sistem administrasi publik, instruksi kepala daerah memiliki kekuatan komando yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak dijalankan, mekanisme klarifikasi dan pengawasan internal harus segera diaktifkan. Audit administratif terbuka dinilai menjadi instrumen krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.


Pertanyaan publik kini semakin tajam: mengapa aparat penegak hukum yang sebelumnya menjamin pembubaran tampak tidak bertindak tegas? Apakah terdapat tekanan kepentingan tertentu yang memengaruhi dinamika di balik layar? Spekulasi tentang adanya kekuatan besar di belakang vendor memang belum terbukti, namun absennya tindakan konkret justru memperluas ruang kecurigaan.


Di tengah bulan Ramadan yang semestinya menjadi momentum penguatan ekonomi rakyat kecil, konflik ini berubah menjadi ujian integritas tata kelola daerah. Jika instruksi gubernur dapat terkesan diabaikan tanpa konsekuensi administratif yang jelas, maka krisis yang terjadi bukan lagi soal bazar di Zona B. Ia menjelma menjadi pertarungan legitimasi antara otoritas formal dan praktik di lapangan.


Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini berada di persimpangan kredibilitas. Transparansi, ketegasan, dan konsistensi kebijakan menjadi satu-satunya jalan untuk meredam konflik dan mengembalikan marwah ruang publik. Sebab ketika ruang hijau dikepung kepentingan dan instruksi kepala daerah dipertanyakan efektivitasnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib pedagang kecil melainkan integritas pemerintahan itu sendiri.


(TIM).


 




 
Berita Lainnya :
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    02 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    03 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    04 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    05 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    06 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    07 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    08 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    09 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    10 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    11 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    12 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    13 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    14 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    15 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    16 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    17 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    18 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    19 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    20 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    21 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    22 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com