Ketua Umum PMGI Desak Pemkab Gayo Lues Kerja Konkret dan Jangan Memikirkan Untung Dalam Penanganan Bencana
Minggu, 15-02-2026 - 20:31:56 WIB
Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues Se-Indonesia (PMGI), Syahputra Ariga.
Baca juga:
   
 

 


Gayos Lues, - Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues Se-Indonesia (PMGI), Syahputra Ariga, mendesak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk segera menunjukkan langkah kerja yang nyata, terukur, dan transparan dalam penanganan pascabencana. Desakan ini secara khusus menyoroti pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.


PMGI menilai bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pendekatan administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam situasi darurat dan pemulihan, kehadiran negara harus tampak melalui kebijakan yang berpihak, pelaksanaan yang profesional, serta komunikasi yang terbuka kepada publik.


Desakan tersebut muncul sebagai bentuk dukungan terhadap sorotan publik mengenai pelaksanaan pembangunan huntara yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kejelasan metode kerja, keterbukaan penggunaan anggaran, hingga tanggung jawab pelaksana proyek di lapangan. Kondisi ini memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat terdampak yang berharap penanganan bencana berjalan cepat, adil, dan manusiawi.


Ketua Umum PMGI menegaskan bahwa penanganan bencana bukan ruang untuk mencari keuntungan, mempermainkan prosedur, atau mengaburkan tanggung jawab. Bantuan kepada korban bencana merupakan amanah kemanusiaan sekaligus kewajiban moral pemerintah. Oleh karena itu, setiap tahapan pembangunan huntara dan huntap harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, serta tidak membebani masyarakat dengan pekerjaan yang semestinya menjadi tanggung jawab pelaksana.


“Penanganan bencana harus berorientasi pada pemulihan masyarakat, bukan pada logika untung-rugi. Pemerintah harus memastikan setiap program berjalan bersih, transparan, dan berpihak kepada korban,” tegas Syahputra Ariga.


Sebagaimana menjadi perhatian publik, terdapat keluhan masyarakat terkait proses perataan lahan huntara yang dilakukan secara swadaya tanpa kejelasan mekanisme, tanggung jawab, maupun kompensasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran serta transparansi pelaksanaan proyek di lapangan. PMGI menilai, jika suatu pekerjaan telah memiliki alokasi anggaran, maka pelaksanaannya tidak boleh dialihkan secara sepihak kepada masyarakat tanpa penjelasan yang jelas dan dasar yang sah.


Lebih lanjut, PMGI menekankan pentingnya pengawasan yang ketat serta koordinasi antar lembaga yang kuat dalam setiap tahapan penanganan bencana. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, dokumen perencanaan, dan prinsip tata kelola yang baik. Kelemahan koordinasi dan pengawasan hanya akan memperlambat pemulihan serta memperbesar risiko ketidakpercayaan publik.


“Kami menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues agar bekerja konkret, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai penanganan bencana justru menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat. Bantuan untuk rakyat harus bersih dari kepentingan untung-rugi,” lanjut Syahputra.


PMGI juga mendorong pemerintah membuka ruang komunikasi publik secara jujur, terbuka, dan berkelanjutan. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredakan keresahan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabencana. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial, psikologis, dan martabat korban bencana.


Menurut PMGI, penanganan bencana merupakan ujian tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Setiap kebijakan, program, dan pelaksanaan di lapangan harus berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan akuntabilitas. Kejelasan teknis, transparansi anggaran, serta tanggung jawab pelaksana bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang tidak bisa ditawar.


Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, PMGI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan pascabencana di Gayo Lues. Pengawalan ini bertujuan memastikan hak masyarakat terdampak benar-benar terpenuhi, setiap program berjalan sesuai prinsip keadilan, serta tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan korban bencana.


PMGI berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah korektif, memperkuat pengawasan, memperjelas tanggung jawab pelaksana, serta memastikan seluruh proses pembangunan huntara dan huntap berjalan transparan, profesional, dan berpihak kepada masyarakat. Dengan kerja nyata dan komitmen yang kuat, pemulihan pascabencana tidak hanya membangun kembali rumah warga, tetapi juga memulihkan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.


(Ahmad).


 




 
Berita Lainnya :
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    02 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    03 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    04 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    05 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    06 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    07 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    08 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    09 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    10 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    11 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    12 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    13 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    14 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    15 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    16 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    17 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    18 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    19 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    20 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    21 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    22 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com