Fraksi PDI Perjuangan Lamongan Dorong Presiden Prabowo Lakukan Evaluasi Data Kemiskinan dan BPJS
Jumat, 13-02-2026 - 23:35:25 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati.
Baca juga:
   
 

 


Lamongan, - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti tajam ketidaksinkronan data kemiskinan yang berdampak pada layanan kesehatan masyarakat. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan segera melakukan pembaruan data secara menyeluruh agar bantuan sosial dan layanan kesehatan tepat sasaran.


Menurut Erna, pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 mengungkap adanya "benang kusut" saat data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disandingkan dengan data P3KE dan Regsosek.


"Jadi sedari awal sudah amburadul, sehingga pas pemberlakuan Inpres 4 2025 ya, disandingkan data DTKS dengan data P3KE sama Regsosek, sehingga hari ini terjadi desilnya enam tapi kondisi lapangan satu," ujar Erna saat memberikan keterangan.


Erna menegaskan bahwa persoalan ini bermuara pada data DTKS yang tidak akurat. Kondisi di mana warga yang secara faktual berada di tingkat ekonomi rendah (desil 1) namun tercatat di kategori lebih mampu (desil 6) ini sangat merugikan warga.


"Artinya ini semua muaranya pada DTKS, yang harusnya kalau di Kabupaten Lamongan memang harus ada pembaruan data secara menyeluruh sehingga tidak amburadul begitu," tambahnya.


Tak hanya soal data, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Erna menyebut adanya instruksi tegas dari DPP PDI Perjuangan agar APBD diprioritaskan sepenuhnya untuk urusan kesehatan rakyat tanpa tebang pilih.


Lebih baik BLUD Rumah Sakit kecil tapi Persoalan rakyat tentang kesehatan selesai.


Kami Fraksi PDI Perjuangan mengawal pemutusan BPJS PBI  JKN sejak gelombang pertama Maret-April 2025. Kami membentuk TIM Reaksi Cepat yang di Pimpin oleh kepala Baguna Partai Pak Sugito. Siap setiap saat urus administrasi reaktivasi yang di nonaktifkan.


Erna juga menyoroti BPJS kesehatan tidak pro dengan kepentingan rakyat.
Ia menilai, saat ini aturan-aturan dalam BPJS Kesehatan justru dirasa mempersulit rakyat, mulai dari administrasi yang rumit hingga pembatasan penanganan penyakit tertentu di RSUD, Telat bayar yang diberlakukan denda sesuai deagnosa penyakit yang diderita, juga Opname yang dibatasi setiap bulannya.


Rumah sakit adalah lembaga pelayanan yang mestinya tidak kekurangan anggaran untuk kesehatan rakyat.


"BPJS tidak boleh berbisnis dengan rakyat sendiri karena selama ini aturan-aturan BPJS dirasa oleh PDI Perjuangan itu tidak membela kondisi rakyat, tapi malah mempersulit. Berobat susah, administrasi rumit, bahkan ada pembatasan beberapa penyakit," tegas Erna.


Terdapat sekitar 144 jenis penyakit yang diwajibkan tuntas di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) pertama atau Puskesmas dan tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B. Hal ini dianggap problematik karena kesiapan Puskesmas di Lamongan dinilai masih minim.


"Saya rasa di tempat kita di Lamongan, Puskesmas itu belum jangkep (lengkap) untuk melakukan suatu tindakan seperti di rumah sakit gitu. Alat juga terbatas, dokter juga hanya satu-dua, kadang ada kadang enggak. Lah, itu yang memicu PDI Perjuangan tetap mengawal urusan kesehatan," pungkasnya.


Erna Juga Menyampaikan Pemda Lamongan Harus Jemput Bola dalam Penanganan Kesehatan. Kritiknya, Buat apa BLUD Ratusan Milyar kalau itu hanya Neraca saja dan Tidak mampu menyelesaikan Persoalan Kesehatan Rakyat.


Pemda Lamongan harus peka dalam urusan kesehatan masyarakat. Saat masyarakat sehat mereka akan produktif. Harapannya kedepan tidak ada lagi masyarakat pengguna BPJS PBI JKN masuk IGD dengan kondisi gawat darurat tapi hanya dilihat dari juklak kegawat daruratan tidak dilihat dari penyakit apa yang di derita. Sehingga dilayani namun harus mendaftar opname dengan Biaya Umum. Membiarkan Pasien lebih dari 6 jam di IGD itu bagian dari ketidakprofesionalan Rumah Sakit.


(Ferdio).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com