Jakarta, - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan sinergis dan dapat diterima dengan baik serta efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah sehingga sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai salah satu jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya untuk memastikan arus informasi dari daerah ke pusat berjalan dengan baik,” ungkap Menko Polkam saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dan Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menko Djamari diantaranya menyoroti tantangan penyampaian informasi di era digital, termasuk maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan  kesalahpahaman di masyarakat. “Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah,” tambahnya.

Menurut Menko Polkam, komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya. “Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI turut menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam. “DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.

DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, stabilitas politik di daerah, potensi kerawanan sosial, penguatan early warning system, data kependudukan dan dana transfer ke daerah, konflik agraria dan sumber daya alam, keamanan dan ketertiban masyarakat juga konflik sosial, hingga keamanan informasi di ruang publik dan perlindungan data pribadi. 

Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama. Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespon dengan rekomendasi kebijakan dan  langkah yang terkoordinasi. 

Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penajaman kebijakan nasional. Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri para pejabat teras Kemenko Polkam diantaranya Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, para deputi dan staf ahli. Pada Rombongan DPD RI hadir Andi Sofyan Hasdam Ketua Komite I, H. Muhdi Wakil Ketua Komite I, Filep Wamafma Ketua Komite III, Dailami Firdaus Wakil Ketua Komite III, H. Aa. Ahmad Nawardi Ketua Komite IV, R. Graal Taliawo Wakil Ketua PPUU, Ir. Stefanus Ketua BULD, Ir. Ahmad Syauqi Soeratno Ketua BAP, Mirah Midadan Fahmid Wakil Ketua BKSP, dan beberapa anggota Komite Anggota Sub Wil Barat II dan Anggota Komite I.

(Rls).