Jakarta, - Polri terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus memastikan penyerapan hasil panen jagung oleh Perum Bulog, guna membebaskan petani dari jerat tengkulak.

Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Kegiatan ini juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menegaskan, rakor ini merupakan langkah konsolidasi strategis untuk memperkuat ekosistem jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.

“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi agar capaian tersebut bisa ditingkatkan pada 2026,” ujarnya.

Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (poktan) dan lembaga perbankan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan KUR bagi petani jagung. 

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.

Tidak hanya soal permodalan, Polri juga mengawal perlindungan harga hasil panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak terpaksa menjual jagung ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.

Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi nasional, serta mendorong kemandirian petani. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengembalikan pinjaman modal secara berkelanjutan.

Melalui penguatan ekosistem jagung pakan ternak pada 2026, Polri optimistis ketahanan pangan nasional semakin kokoh dan kesejahteraan petani jagung Indonesia terus meningkat.

(Rls/Dali).