LAMR Terima Aspirasi Tim Penolakan Relokasi Eks Penghuni TNTN
Sabtu, 31-01-2026 - 02:21:13 WIB
Baca juga:
   
 

 


Pekanbaru, - Tim Penolakan Relokasi Eks Penghuni Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) bersama para Datuk Penghulu Kenegerian Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), mengadu ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR),  di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (30/1/2026).


Rombongan diterima Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Taufik Iktam Jamil, Sekretaris MKA LAMR Datuk Alang Rizal, serta sejumlah datuk pengurus LAMR lainnya.


Dalam dialog yang dipandu Datuk Alang Rizal tersebut, Ketua Tim Penolakan Relokasi Eks Penghuni TNTN Cerenti, Mairizaldi menyampaikan bahwa dari total 38 orang tim, hanya 16 orang yang dapat hadir sebagai perwakilan.


Mairizaldi yang juga anggota DPRD Kuansing dari Partai Golkar menjelaskan, persoalan bermula dari izin perkebunan sawit yang diajukan PTPN V seluas 4.000 hektare. Namun, izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hanya seluas 2.400 hektare dengan skema kerja sama bagi hasil, yakni 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk masyarakat adat.


Menurutnya, di atas lahan perkebunan sawit industri milik negara tersebut terdapat hutan dan tanah ulayat masyarakat adat. Setelah izin terbit, muncul klaim bahwa kawasan tersebut masuk dalam tiga wilayah kabupaten, yakni Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, padahal awalnya izin hanya diberikan Pemerintah Kuansing.


Ironisnya, lanjut Mairizaldi, lahan tersebut disebut-sebut telah mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak perbankan, yakni Bank Agro, meskipun status kawasan tersebut merupakan hutan lindung. Di atas lahan itulah rencana relokasi masyarakat eks penertiban TNTN akan dilakukan, yang membuat masyarakat merasa terkejut dan resah.


Ia meyakini skenario relokasi ini berjalan sejak Januari hingga Desember 2025 oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Bahkan, menurutnya, terjadi intervensi terhadap kepala desa agar memberikan persetujuan relokasi dengan menandatangani surat yang isinya disusun oleh tim Satgas PKH, sementara kepala desa hanya membubuhkan tanda tangan dan cap desa.


“Kami datang ke LAMR meminta dukungan untuk bersama-sama menolak relokasi eks penertiban TNTN. Kami juga meminta Satgas PKH tidak melakukan relokasi sebelum ada kejelasan, karena kami sudah menyurati sejumlah kementerian terkait untuk mencari solusi,” tegas Mairizaldi.


Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Taufik Iktam Jamil menyatakan, dari perspektif masyarakat adat, terdapat indikasi pelanggaran aspek hukum apabila relokasi tersebut dilakukan. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu mencari solusi yang berkeadilan bagi masyarakat adat.


“Ini bukan hanya persoalan Cerenti atau Riau, tetapi persoalan marwah secara nasional. Perjuangan ini harus mengedepankan adat dan budaya agar hak-hak masyarakat adat terpenuhi. LAMR siap bersama masyarakat adat berjuang,” ujar Datuk Seri Taufik.


Sementara itu, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf menegaskan tidak ada alasan bagi LAMR untuk tidak mendukung perjuangan masyarakat Cerenti. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi LAMR dalam menegakkan marwah anak kemenakan.


Datuk Seri Marjohan menyarankan agar jika benar kepala desa mendapat tekanan, maka dibuatkan surat pengaduan resmi secara tertulis. 


“Kita belum terlambat karena relokasi belum dilakukan. Perjuangan harus disampaikan secara sopan dan santun. Insya Allah, dalam waktu dekat tim LAMR akan turun langsung ke Cerenti untuk berdialog dengan masyarakat adat, kepala desa, dan para pemangku kepentingan,” ujarnya.


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com