Pekanbaru, - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Tertentu (Obter), khususnya di sektor pariwisata Provinsi Riau. 

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Mulia 9 Hotel The Premier Pekanbaru dan dipimpin oleh Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obvitnas Kemenko Polkam, pada Kamis (29/1/2026).

Dalam arahannya. Brigadir Jenderal TNI M. Sujono selaku Asisten Deputi Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan merupakan fondasi utama keberlanjutan sektor pariwisata.

“Pariwisata tidak hanya soal destinasi, tetapi juga rasa aman. Tanpa jaminan keamanan dan keselamatan, kepercayaan wisatawan akan mudah hilang,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Ditpamobvit Polda Riau, Asintel Kejati Riau, Asintel Kodam Tuanku Tambusai, Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Kesbangpol Provinsi Riau, Binda Riau, Wakil Bupati Kuantan Singingi, Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, perwakilan OPD terkait, serta pengelola Obvitnas dan Obter sektor pariwisata di wilayah Riau.

Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obvitnas Kemenko Polkam, menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan bagian strategis dalam indeks Harkamtibmas, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan regional, perubahan iklim, krisis ekonomi, hingga potensi gangguan keamanan di lokasi wisata.

“Melalui identifikasi ini, kita ingin memastikan pengamanan Obvitnas dan Obter sektor pariwisata dilakukan secara tepat sasaran, berbasis risiko, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, mengapresiasi dukungan pusat dan menegaskan perlunya penguatan keamanan serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang guna mengimbangi meningkatnya skala dan eksposur event pariwisata di Riau.

“Event seperti Pacu Jalur sudah menjadi ikon nasional bahkan internasional yang menarik perhatian duta dan artis internasional yang bahkan bisa menarik sampai 1.500.000 wisatawan. Kami menyadari bahwa pengamanan, keselamatan pengunjung, dan kesiapsiagaan darurat harus terus diperkuat agar pariwisata daerah tumbuh tanpa menimbulkan risiko,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pengelola objek wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim pariwisata di Provinsi Riau yang aman, kondusif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Riau melalui agenda budaya unggulan masih kalah dominan dibanding kedatangan WNA untuk urusan bisnis, sehingga memicu kekhawatiran atas potensi pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga aktivitas intelijen berkedok penelitian.

(Rls).