Nasir Djamil Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden: Sudah Ideal dan Konstitusional
Selasa, 27-01-2026 - 20:41:30 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil, menegaskan dukungan penuh agar kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.


Penegasan tersebut disampaikan Nasir Djamil dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).


Mengawali pernyataannya, Nasir memberikan apresiasi atas lima tahun kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia berharap semangat pengabdian dan keteguhan Polri terus terjaga dalam menghadapi dinamika keamanan nasional sekaligus tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.


“Mudah-mudahan Pak Sigit tetap teguh dan tidak letih menghadapi dinamika keamanan nasional, serta terus menghadirkan polisi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Nasir.


Terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, Nasir menilai pandangan tersebut kurang tepat dan mengabaikan karakter serta fungsi strategis Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, Polri memiliki fungsi eksekutif yang langsung melekat pada Presiden sebagai kepala pemerintahan.


“Ada fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat yang merupakan fungsi eksekutif presiden. Ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan teknis kementerian,” tegasnya.


Selain fungsi eksekutif, Nasir juga menyoroti peran yudikatif Polri, khususnya dalam penegakan hukum. Fungsi tersebut, kata dia, membutuhkan ruang gerak yang independen dan tidak terikat pada struktur kementerian agar penegakan hukum dapat berjalan objektif, profesional, dan efektif.


“Negara memiliki hak paksa untuk menjaga ketertiban, dan fungsi itu dijalankan oleh Polri. Karena itu, posisinya memang harus tetap berada langsung di bawah Presiden,” jelas Nasir.


Atas dasar pertimbangan tersebut, Nasir menegaskan bahwa Fraksi PKS memandang posisi Polri saat ini sudah merupakan format paling ideal bagi tata kelola keamanan nasional. Ia menilai, kedudukan Polri di bawah Presiden selaras dengan Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.


“Situasi ini sudah ideal. Polri harus tetap berada di bawah Presiden untuk menjaga konsistensi fungsi, kewenangan, dan pelayanan kepada rakyat,” tutupnya.


(Ahmad).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com