Zuli Zulkipli, S.H Direktur LBH Arjuna Bakti Negara: Hukum Tak Lagi Menjadi Alat Keadilan
Senin, 12-01-2026 - 09:07:12 WIB
Zuli Zulkipli, S.H., Direktur LBH Arjuna Bakti Negara.
Baca juga:
   
 

 


Bekasi, - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna Bakti Negara juga sebagai Praktisi Hukum asal Kampung Ciranggon Nomor 6 RT 01 RW 01, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Zuli Zulkipli, S.H., menilai praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai keadilan. Menurutnya, hukum tidak lagi berdiri sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat, melainkan telah bergeser menjadi alat legitimasi kekuasaan.


“Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, tetapi telah berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ketika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka keadilan sejatinya telah dikhianati,” tegas Zuli Zulkipli, S.H. dalam keterangannya kepada Wartawan, Senin (12/1/2026).


Praktisi hukum yang juga Direktur LBH Arjuna Bakti Negara itu menyoroti masih maraknya ketimpangan dalam penegakan hukum. Ia menilai masyarakat kecil kerap menjadi korban, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan tertentu justru memperoleh perlakuan istimewa. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara.


Zuli Zulkipli, S.H menegaskan, LBH Arjuna Bakti Negara akan terus berada di garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Ia juga menyerukan agar aparat penegak hukum kembali kepada marwahnya sebagai penjaga keadilan, bukan alat kepentingan tertentu.


“Tanpa keberanian moral dan integritas penegak hukum, keadilan hanya akan menjadi jargon kosong. Negara hukum tidak boleh kalah oleh kekuasaan,” tukasnya.


Lebih lanjut, Zuli Zulkipli, S.H menilai fenomena tersebut mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan sistem hukum untuk melayani kepentingan pihak berkuasa, alih-alih menegakkan prinsip imparsialitas dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, hukum dinilai kehilangan netralitasnya dan kerap digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil secara substantif.


Kritik tersebut, menurut Zuli Zulkipli, S.H berkaitan erat dengan sejumlah persoalan mendasar, antara lain independensi yudikatif yang rentan terhadap intervensi politik, selektivitas penegakan hukum berdasarkan status atau afiliasi, serta melemahnya supremasi hukum dalam mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif.


Meski demikian, Zuli Zulkipli, S.H menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan seruan reflektif agar hukum kembali pada fungsi fundamentalnya dalam negara demokratis, yakni sebagai pilar keadilan dan pengawas kekuasaan, bukan sebaliknya.


(Haris Pranatha).


 




 
Berita Lainnya :
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    02 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    03 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    04 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    05 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    06 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    07 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    08 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    09 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    10 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    11 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    12 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    13 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    14 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    15 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    16 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    17 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    18 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    19 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    20 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    21 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    22 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com