Kuasa Hukum Korban Dugaan Penipuan Umrah Subsidi Tolak Pernyataan IPW
Sabtu, 10-01-2026 - 13:27:49 WIB
Baca juga:
   
 

 


Palopo, - Muhammad Ardianto Palla, Direktur Law Office Toddopuli yang bertindak sebagai kuasa hukum 69 korban, menanggapi pernyataan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang menyebut proses hukum terhadap Putriana Hamda Dakka (Putri Dakka) sebagai bentuk kriminalisasi. Ardianto menegaskan bahwa laporan para korban didasarkan pada fakta kerugian nyata dan bukan pengaduan palsu.


Dalam pernyataannya kepada wartawan di Palopo, Sabtu (10/1/2026), Ardianto menyatakan bahwa klien-kliennya telah menyetorkan dana total mencapai lebih dari Rp1,1 miliar untuk program "Sedekah Jariyah Umrah" subsidi yang dijanjikan Putri Dakka. Namun, hingga kini, para korban tersebut belum diberangkatkan umrah maupun menerima pengembalian dana meski telah berulang kali meminta refund.


"Kami menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, termasuk IPW sebagai lembaga pengawas. Namun, pernyataan bahwa laporan ini mengandung unsur pengaduan palsu atau persangkaan palsu tidak sesuai dengan fakta lapangan," ujar Ardianto.


Ia menjelaskan bahwa 69 korban yang diwakilinya melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui Laporan Polisi di Polda Sulawesi Selatan sejak April 2025. Para korban, kata dia, mayoritas berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tertarik dengan janji subsidi hingga 50 persen untuk biaya umrah dan bahkan gadget iPhone, serta Laptop dengan setoran awal sekitar Rp15-16 juta per orang untuk subsidi umrah.


"Janji keberangkatan kloter pertama dan kedua tidak terealisasi, dan pengunduran jadwal berulang kali dilakukan tanpa kejelasan. Ketika korban menuntut pengembalian dana, hanya janji-janji yang diterima, tanpa realisasi hingga hari ini," tambah Ardianto.


Ardianto juga menyoroti bahwa meskipun Putri Dakka mengklaim telah memberangkatkan sekitar 140-147 jamaah di kloter awal, hal tersebut tidak relevan dengan nasib kliennya yang termasuk dalam waiting list dan tidak pernah mendapat kepastian. Ia menekankan bahwa proses hukum di Polda Sulsel harus berjalan transparan demi melindungi hak para korban.


Indikasi Benturan Kepentingan


Ardianto lebih lanjut menyinggung adanya indikasi kuat benturan kepentingan (konflik kepentingan) dalam pernyataan IPW. Berdasarkan surat kuasa khusus yang beredar (tertanggal sekitar Januari 2026), Sugeng Teguh Santoso melalui kantor hukumnya memberikan kuasa kepada tim advokat untuk mewakili Putriana Hamda Dakka dalam kasus hukumnya. Hal ini menunjukkan Sugeng bertindak sebagai pengacara atau konsultan hukum Putri Dakka.


Sementara itu, sebagai Ketua IPW, Sugeng secara resmi menyatakan pada 8-9 Januari 2026 bahwa Putri Dakka mengalami kriminalisasi oleh penyidik Polda Sulsel, laporan korban mengandung pengaduan/persangkaan palsu (Pasal 220/318 KUHP), serta proses hukum seharusnya dihentikan dengan konsekuensi bagi pelapor.


"Pernyataan ini jelas membela posisi kliennya, sehingga muncul konflik kepentingan antara peran sebagai Ketua LSM pengawas Polri yang seharusnya independen dan objektif, dengan peran sebagai pengacara pribadi yang memiliki kepentingan finansial/profesional langsung," kata Ardianto.


Menurutnya, hal ini berpotensi melanggar etika profesi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang dikeluarkan PERADI dan organisasi advokat terkait. Kode etik secara tegas melarang konflik kepentingan: advokat wajib menjaga independensi, tidak boleh membiarkan kepentingan pribadi memengaruhi tugasnya, dan harus mengundurkan diri jika ada potensi benturan antara kepentingan klien dan peran publik lainnya.


"Pelanggaran bisa berujung sanksi seperti peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin praktik oleh Dewan Kehormatan," tambah Ardianto.


Ia juga menilai pernyataan IPW merusak kredibilitas lembaga watchdog tersebut, karena seharusnya independen dari pihak yang berperkara dengan Polri. "Masyarakat berhak mendapat informasi pengawasan yang bebas dari bias kepentingan pribadi. Ada potensi penyalahgunaan posisi publik untuk kepentingan klien, meski belum terbukti secara finansial," tegasnya.


"Kami percaya penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel bekerja secara profesional. Kasus ini bukan soal politik atau kriminalisasi, melainkan perlindungan terhadap kelompok rentan konsumen penegakan hukum terhadap dugaan kerugian masyarakat," pungkas Ardianto.


Ardianto juga mendukung Polda Sulsel dalam hal ini penyidik untuk segera meningkatkan status terlapor, termasuk upaya lainnya, misalnya penahanan terhadap yang bersangkutan guna mempermudah proses hukum yang berjalan.


Hingga berita ini diturunkan, Polda Sulsel belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait perkembangan penyidikan. Para korban melalui kuasa hukumnya berharap proses hukum dapat segera memberikan keadilan dan pengembalian hak mereka.


Kasus ini terus menarik perhatian publik di Sulawesi Selatan, terutama karena melibatkan program sosial keagamaan.


(Ardianto).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com